UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Perlu
oleh Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.
(Sekretaris DPT Ditjen Dikti)

1. Mengapa Perguruan Tinggi harus Mandiri/Otonom?

• Perguruan Tinggi sebagai salah satu pilar bangsa/negara ' otonomi untuk mencari kebenaran
• Perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat (moral force) ' harus otonom
• PT mengemban misi dan tanggung jawab jangka panjang pada masyarakat:
  • Mencari kebenaran, membangun budaya dan peradaban bangsa
  • Menciptakan dan mentransfer ilmu pengetahuan
  • Menggali dan menjawab masalah dalam masyarakat berdasar kebebasan mimbar akademik, kebenaran dan metode ilmiah ' harus otonom
• PT otonom bisa lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan di masyarakat karena pengambilan keputusan yang singkat dan fleksibel
• PT Otonom umumnya lebih efisien dan entrepreneurial
• Tapi: Otonomi HARUS disertai dengan Akuntabilitas
• Otonomi PTN BUKAN privatisasi karena Pemerintah tetap bertanggung jawab mensubsidi
• Otonomi PTN BUKAN Liberalisasi karena Pemerintah tetap mengatur dan melindungi akses masyarakat serta tidak menyerahkan pada mekanisme pasar.

2. Tinjauan Sejarah

• Prof. Soepomo, 1950, Pendidikan Dalam Djaman Kemerdekaan dan Kedaulatan (tahun 1945-1955) Pembentukan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UU, tahun 1950 No,IV dan UU, tahun 1954 No,VII):

  "... bahwa universitas di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan hukum (mempunyai rechtpersoonlijkheid)."

• Mr.Sunaria Kalapaking, (ibid):

  "... Universitas milik Negara (PTN) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdi terhadap ilmu pengetahuan."

• Langkah Indonesia memberikan otonomi PTN dalam bentuk BHMN telah menjadi kiblat praktek baik (best practice) bagi banyak Negara (termasuk Jepang - 2004 dan Perancis - 2007)

3. Praktek internasional

• Peringkat World Class university didominasi oleh PT Otonom
• Kemajuan yang telah dicapai PT BHMN sbg bukti
• Magna Charta Universitatum (1998):

  "The university is an autonomous institution at the heart of societies ..."

• Komisi Uni Eropa (2006):

  "Universities will not become innovative and responsive to change unless they are given real autonomy ..."
  "......In return for being freed from over-regulation and micro- management, universities should accept full institutional accountability to society at large for their results."

• Rekomendasi 1762 dari Parliamentary Assembly of the Council of Europe (30/06/2006):

  Art4 "...The Assembly reaffirm the right to academic freedom and University autonomy..."
  Art 11 "Accountability, transparency and quality assurance are pre- conditions....."

4. Lingkup Otonomi

• Otonomi akademik: mengembangkan program akademiknya sendiri (mengacu pada standar nasional, dievaluasi eksternal melalui akreditasi)
• Otonomi non-akademik:
  • Organisasi dan tata kelola
  • Kepegawaian
  • Keuangan
  • Pengelolaan sumberdaya
  • Memerlukan bentuk badan hukum nirlaba

4.a. Otonomi Organisasi/Tata Kelola

• Prosedur pemilihan (selection) pimpinan
• Kriteria pemilihan (selection) pimpinan
• Penghentian pimpinan
• Masa jabatan pimpinan
• Unsur anggota MWA dari luar PT
• Pengambilan keputusan hal-hal akademik
• Pembentukan badan hukum

4.b. Otonomi Keuangan

• Siklus penganggaran pendanaan publik
• Bentuk pendaan publik
• Boleh berhutang
• Luncuran sisa anggaran
• Kepemilikan aset
• Penetapan SPP

4.c. Otonomi Kepegawaian

• Prosedur rekrutmen dosen
• Prosedur rekrutmen karyawan/tendik
• Gaji dosen
• Gaji tendik
• Promosi dosen
• Promosi karyawan
• Pemberhentian dosen
• Pemberhentian karyawan

4.d. Otonomi Akademik

• Penentuan jumlah mahasiswa
• Seleksi mahasiswa baru (berbagai jenjang)
• Pembukaan program studi (berbagai jenjang)
• Penutupan program studi
• Bahasa pengantar
• Sistem penjaminan mutu eksternal
• Pemilihan lembaga akreditasi
• Kurikulum program

5. Ciri PTN Badan Hukum

• Ciri PTN BH (dalam bentuk badan hukum nirlaba):
  • Milik negara (tidak dibagi dalam saham, tak dapat diperjual belikan),
  • kekayaan dipisahkan dari negara (kecuali tanah),
  • tata kelola mandiri,
  • kepegawaian sbg karyawan perguruan tinggi,
  • akuntabilitas pada pemerintah dan publik,
  • Bukan privatisasi/liberalisasi: Tetap ada pendanaan oleh pemerintah untuk menjamin akses ke perguruan tinggi (dalam bentuk hibah, subsidi pendidikan tingi, bantuan sosial - baik secara langsung, penugasan negara, atau melalui mahasiswa)

back to: home | topic index