Pemerintah Akan Tata Ulang Perguruan
Tinggi
Kompas
Cetak, Kamis, 8 April 2010 | 04:27 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan, pemerintah akan patuh menjalankan keputusan
Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatalan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan para rektor
perguruan tinggi untuk menata kembali sistem pendidikan
nasional, khususnya perguruan tinggi.
Penataan ulang dan penyesuaian kembali diharapkan pada
akhirnya dapat menemukan format baru proses belajar dan
mengajar di perguruan tinggi yang sejalan dengan semangat
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Demikian diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sesaat sebelum meninggalkan Tanah Air menuju Vietnam, di
ruang VIP Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma,
Jakarta, Rabu (7/4).
Menurut Presiden, salah satu masalah dalam pendidikan
tinggi yang harus dibenahi adalah bagaimana bisa memberikan
bantuan kepada mahasiswa yang orangtuanya tidak mampu.
”Sebab, kalau tidak ditata, hal itu bisa mengganggu
kelancaran sistem pendidikan kita,” ujar Presiden.
Presiden Yudhoyono menyatakan, pemerintah tengah
mengidentifikasi sejumlah pasal dalam UU Badan Hukum
Pendidikan (BHP), yang kemudian nantinya bisa diatur kembali
dalam peraturan pemerintah (PP) atau aturan lain yang
segaris dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. ”Dengan
begitu, tujuan pendidikan bisa tercapai, yaitu memberikan
kesempatan kepada siapa pun bisa mengikuti pendidikan yang
bermutu,” kata Presiden.
Momentum bagus
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh
mengatakan, pembatalan Undang-Undang No 9/2009 tentang BHP
merupakan momentum bagus bagi semua pihak untuk mendesain
kembali sistem pendidikan nasional, termasuk perguruan
tinggi. Pembenahan dalam sistem pendidikan nasional itu
mengacu pada orientasi untuk memberikan layanan pendidikan
yang tersedia dan terjangkau bagi semua orang, tidak
diskriminatif, serta ada jaminan kualitas.
”Saya lapor ke Presiden, justru batalnya UU BHP jadi
kesempatan bagus. Kita akan bahas untuk mendesain kembali
lanskap pendidikan saat ini. Seluruh komponen masyarakat
akan dilibatkan supaya memperkecil kontradiksi dan tetap
berorientasi pada rencana strategis pendidikan
nasional,” kata Mendiknas saat kunjungan kerja ke
Harian Kompas di Jakarta, Rabu sore. (HAR/ELN)
|
