Kumpulan Artikel
Mengenai Peristiwa Ambon
Mengenai Peristiwa Ambon
Program Kerja | Koleksi | Anggota | Indeks Artikel
Pertikaian masih Terjadi di Maluku Bupati, Dandim, dan Kapolres Diduga Terlibat Penyerangan AMBON -- Tiga pejabat teras di Maluku Tengah diduga terlibat dalam pertikaian SARA. Ketiganya adalah Bupati Maluku Tengah Kol Inf Rudolf Rukka, Dandim 1502 Letkol CH Sidabutar, dan Kapolres Letkol Benny von Bulow. Dugaan itu disampaikan oleh MUI Maluku Tengah melalui surat pernyataan yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Dr Saleh Latuconsina dan Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Markus Tamaela. "Tiga serangkai itu harus bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi di kota Masohi dan sekitarnya," demikian antara lain isi surat pernyataan tersebut. Surat No 09/MUI/MT/I/2000 tanggal 7 Januari yang ditandatangani Ketua MUI Maluku Tengah Sawet Silawane dan sekretaris Hafid Sabban itu sampai ke MUI Maluku Rabu pagi (12/1). Tembusannya ditujukan kepada Presiden RI, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, DPP MUI, Kapolda Maluku, dan DPRD Tk I Maluku. Dalam surat pernyataannya itu MUI Maluku Tengah juga menegaskan untuk menghentikan pertikaian di Maluku Tengah, terlebih dahulu ketiga pejabat itu harus dicopot, dan diganti dengan personel yang berpikir netral dan nasionalis, dalam waktu sesegera mungkin. Bukti yang diajukan MUI Maluku Tengah, antara lain pembicaraan antara Bupati Rudolf Rukka dan Dandim CH Sidabutar pada 31 Desember, pukul 22.00 WIT, yang sempat tersadap. Isinya, Bupati memerintahkan kepada Dandim untuk memanggil masyarakat Kristen dari Saparua, Kamarian, dan Waraka untuk berkumpul di Desa Makariki dengan tujuan melakukan penyerangan terhadap umat Islam yang berada di Masohi. Sedangkan pada saat kerusuhan, bupati sengaja menghilang dari kota Masohi. Dalam laporan MUI itu juga tertulis, Kapolres Benny von Balow dan Dandim CH Sidabutar melakukan perintah terselubung agar melucuti aparat Polres dan Kodim yang beragama Islam. Dan, kata laporan itu, kedua pejabat itu memerintahkan untuk menembak massa Islam. Fakta lapangan keterlibatan aparat Polres dan Kodim Kristen itu dibeberkan oleh MUI. Aparat Polres yang diduga terlibat antara lain Lettu Pol Alex Louw (Kasat IPP), sertu Alex Litaay, Serka Alex de Fretes, Sertu John Lesnussa, Serta Alex Latuneten, Sertu Richard Souissa, Serma Yacob Lopuhaa, Serta Buce Sapacua, dan Serka Yopi Tomasoa. Keterlibatan sembilan aparat Polres ini terlihat pada 31 Desember dan 1 Januari lalu, saat melakukan penembakan brutal di Kampung Bahtera, Kampung Kodok, dan Kampung Sugiarto. Sedangkan aparat Kodim yang diduga terlibat adalah Mayor Inf Herman Asaribab (Wadanyon 731), Sertu Y Hattu, Serka Daniel Apanat. Bahkan, Kasdim 1502, Mayor Nicholas Wairata, terlihat terang-terangan melakukan penembakan kepada warga Muslim di Kampung Kodok, pada 5 Januari lalu. Kejadian tersebut, menurut ketua MUI Maluku Tengah, sempat diabadikan dengan kamera foto. Pada saat kehabisan peluru, Mayor Wairata tampak pucat dan mengangkat tangan kepada massa Islam yang sudah siap mengeroyoknya. "Kita sama-sama ukhuwah Islamiah," kata Wairata kepada massa Islam. Beruntung, saat itu Wairata tak sempat dihakimi, tapi langsung diamankan oleh aparat dari Yon 611 Awang Long, Kalimantan Timur, yang bertugas di tempat kejadian. Beberapa aparat Pemda Maluku Tengah juga dilaporkan memimpin penyerangan di kota Masohi. Antara lain Drs GA Noya, asisten III Setwilda, M Tanamal SH, sekretaris DPRD, Matheis Tanamal, Kabag Hukum, Drs M John Mual, Kadis Perdagangan, Drs Roni Hetharia, Kabag Ekonomi dan Drs J Kapressy, Kadis Catatan Sipil. Aparat-aparat Islam yang terkena tembakan dalam perang yang tak seimbang itu adalah Kapten Inf Nur Wahyu Widodo, sertu Ma'ruf MS, Sertu AZ Hataul, ketiganya dari Kodim 1502. Dan Sertu Arianto, anggota Polres Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah, Rudolf Rukka, ketika dihubungi via telepon menolak keterlibatannya. "Wah saya tidak pernah memerintahkan orang lewat HT, HT milik saya telah lama saya berikan kepada Dandim," kata Rudolf Rukka. Menurutnya, laporan MUI itu memutarbalikkan fakta. "Mau dilaporkan ke manapun silakan saja," kata Rukka. Sementara Kapolres Maluku Tengah dan Dandim 1502, saat dihubungi Republika via telepon, tak berada di kediamannya. Pangdam XVI/Pattimura Brigjen Max Markus Tamaela, pada konferensi pers Rabu sore, mengaku sudah menerima laporan dari MUI Maluku Tengah itu. "Akan saya selidiki dan usut keterlibatan mereka," kata Pangdam Max Tamaela. Menurut Max Tamaela, aparat-aparat yang terbukti terlibat akan ditindak tegas. "Terhadap aparat yang kini sudah ditahan di Pomdam, tak lama lagi kita akan gelar pengadilannya," katanya. Serangan terhadap umat Islam di kota Masohi -- kota yang diresmikan oleh Bung Karno -- dimulai pada 30 Desember. Warga Kristen melakukan penyerangan, pembantaian, dan pembakaran terhadap umat Islam di kota Masohi dan sekitarnya. Sentra-sentra ekonomi umat Islam dan belasan rumah ibadah di kota Masohi juga dirusak. Bahkan, masih menurut laporan itu, puluhan wanita diperkosa dan dibunuh. "Beberapa korban telah mengaku, dan lainnya terus kami telusuri," kata Sawet Silawane. Pertikaian berbau SARA di Maluku Utara dikabarkan juga masih berlangsung. Menurut Rusdi Hanafi dari Posko Badan Koordinasi Solidaritas Umat Islam Maluku Utara, jatuh lagi dua korban tewas sejak pecah pertikaian di Kecamatan Jailolo, Halmahera, kemarin malam. Ketika dihubungi Republika tadi malam, Rusdi juga menyebutkan bahwa baru saja pecah pertikaian antarwarga Muslim dan massa merah (Kristen) di Kecamatan Laloda, Halmahera. Namun ia belum bisa mengkonfirmasi korban yang jatuh dalam pertikaian itu. Wartawan Antara di Ternate juga melaporkan situasi keamanan di Maluku Utara dan Halmahera Tengah hingga berita ini disiarkan masih mencekam. Pertikaian antarwarga masih berlangsung di beberapa tempat di kawasan Pulau Halmahera bagian Utara. Di Kecamatan Jailolo, terjadi penyerangan antarwarga setempat. Sementara di Tobelo dan Galela dilaporkan masih terus terjadi letupan-letupan bom rakitan dan senjata basoka. Hubungan telepon Ternate - Tobelo - Tidore juga putus sejak Senin. Isolasi Hingga semalam, isolasi untuk Muslim Galela juga masih berlangsung. Kalangan Muslim dari luar sangat sulit berhubungan dengan Muslim Galela. Mulai pagi hingga sekitar pukul 20.30 Republika mencoba menghubungi lewat telepon ke Galela. Tapi, hasilnya nihil. Petugas di sentral Telkom tidak bisa menjelaskan gangguan yang menyebabkan terputusnya komunikasi antara Muslim di Galela dengan tempat lain. Ketua Tim Penanggulangan dan Rehabilitasi Pengungsi Korban Kerusuhan Massa Halmahera Utara (Togamo) Husein Alham mengungkapkan bahwa tim dari Ternate hingga kemarin belum bisa pergi ke Galela. "Mereka sebenarnya sudah mendapatkan kapal," ujar Husein. "Tapi mereka masih memerlukan aparat keamanan untuk mengawalnya." Pagi hari waktu setempat, kata Husein, aparat keamanan sudah bersedia mengawal tim tersebut. Cuma, lanjutnya, aparat keamanan itu lalu menarik kesediannya di siang hari. Sehingga tim tersebut belum bisa memberi laporan terakhir mengenai nasih Muslim di Galela. Pihaknya menyadari, tanpa kawalan ketat aparat keamanan, nasib tim tersebut akan sangat riskan jika masuk ke Galela. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Widodo AS mengatakan pihaknya saat ini telah menugaskan 15 batalyon TNI, tiga batalyon organik, dan 12 batalyon perkuatan, guna mengamankan pertikaian antarwarga yang melanda Provinsi Maluku dan Maluku Utara. "Penempatan pasukan ke seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara dilengkapi dengan dukungan peralatan dan alat utama, seperti pesawat udara dari TNI-AU dan kapal-kapal perang milik TNI-AL," kata Laksamana Widodo ketika mengadakan pertemuan dengan muspida dan jajaran TNI/Polri Maluku Utara di Ternate, Selasa. Panglima mengatakan penugasan pasukan dalam jumlah besar itu diharapkan dapat memulihkan pertikaian antarwarga yang bernuansa SARA di kedua provinsi tersebut. Dari 15 batalyon TNI yang ditugaskan itu empat batalyon di antaranya ditempatkan di Maluku Utara termasuk dua kompi pasukan Brimob dari Kalimantan Timur dan Selatan. Empat batalyon dengan jumlah personel yang cukup besar itu, katanya, telah ditempatkan di daerah-daerah pertikaian dan daerah yang dinilai rawan konflik di Maluku Utara dan Halmahera Tengah. Menurut Laksamana Widodo, khusus masalah Maluku Utara, dilihat dari konfigurasi geografi, transportasi, dan komunikasi yang ada, merupakan spesifikasi pelaksanaan tugas prajurit, baik TNI maupun Polri di lapangan. "Pimpinan pengendali di Maluku Utara agar dapat menyusun suatu 'desain satuan-satuan' di seluruh wilayah Maluku Utara untuk bisa mampu meliput setiap daerah potensial konflik dan dapat mencegah setiap kemungkinan timbulnya konflik," katanya. Melihat kondisi faktual, konfigurasi, dan geografis dan kendala transportasi dan komunikasi, menurut Widodo, itu dibutuhkan agar gejala-gejala yang mengarah kepada konflik dapat diatasi oleh satuan-satuan yang telah digelar sesuai dengan 'desain' yang direncanakan oleh pimpinan pemegang Kodal di provinsi termuda di Indonesia itu. "Ini menjadi sangat penting, karena kita tahu bahwa dukungan pedalaman dan pesisir Pulau Halmahera dan daerah-daerah di Selatan Provinsi Maluku," ucapnya yang didampingi Kapolri Letjen Pol Roesdirahardjo. Selain Ternate, Panglima TNI dan Kapolri bersama sejumlah perwira tinggi lainnya juga melakukan kunjungan ke Pulau Morotai guna melihat kesiapan-kesiapan di pangkalan bekas peninggalan pasukan Sekutu Amerika Serikat itu. Komandan Kodim 1501 Maluku Utara Letkol Inf Slamet Riyadi yang dihubungi secara terpisah mengatakan bantuan penambahan pasukan ke daerahnya masih terus diupayakan. Penempatan pasukan di Maluku Utara dan Halmahera Tengah hingga saat ini sudah hampir mencapai 2.000 personel berasal tiga batalyon dari Pulau Jawa, dua kompi Brimob dari Kalimantan Selatan dan Timur, serta Batalyon 732/Banau Ternate. Selasa lalu juga tiba di Ternate 300 personel dari 600 anggota Batalyon 511 Blitar, Jawa Timur. Pasukan tambahan dari Kodam V/Brawijaya yang dipimpin Mayor Inf Rusman itu masih bersiaga di Kotamadya Ternate. Bantuan pasukan tambahan ke Maluku Utara, katanya, masih dibutuhkan sesuai kondisi dan geografis di daerah itu. n run/irf/ant http://www.republika.co.id/2001/13/14746.htm
Program Kerja | Koleksi | Anggota | Indeks Artikel