Kumpulan Peraturan Perairan dan Lingkungan Hidup di Internet

dikumpulkan dari berbagai sumber di internet
untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien
dan menambah percepatan kemajuan Indonesia tercinta ...

Hierarki Produk Hukum

Undang-undang Dasar 1945

Ketetapan XX MPRS 1966

Undang-undang

  1. 32 Tahun 2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (offsite)
  2. 24 Tahun 2007: Penanggulangan Bencana.
  3. 7 Tahun 2004: Sumberdaya Air (offsite: 01, 02) -- dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi: Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 (offsite).
  4. 6 Tahun 1996: Perairan Indonesia (offsite)
  5. 11 Tahun 1974: Pengairan (offsite)

Peraturan Pemerintah

  1. 57 Tahun 2016: Perubahan atas PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
  2. 71 Tahun 2014: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
  3. 73 Tahun 2013: Rawa (offsite). Lampiran Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional (3 MB jpg)
  4. 38 Tahun 2011: Sungai (catatan, situs lain)
  5. 22 Tahun 2011: Perubahan atas PP no. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (offsite)
  6. 37 Tahun 2010: Bendungan (offsite: 01 02)
  7. 21 Tahun 2010: Perlindungan Lingkungan Maritim (offsite)
  8. 20 Tahun 2010: Angkutan di Perairan (offsite)
  9. 61 Tahun 2009: Kepelabuhan (offsite)
  10. 43 Tahun 2008: Air Tanah (offsite)
  11. 42 Tahun 2008: Pengelolaan Sumber Daya Air (offsite)
  12. 20 Tahun 2006: Irigasi (offsite)
  13. 82 Tahun 2001: Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
  14. 27 Tahun 1991: Rawa (offsite)
  15. 20 Tahun 1990: Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
  16. 22 Tahun 1982: Tata Pengaturan Air (offsite)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 123 Tahun 2001: Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (offsite)
  2. 9 Tahun 1999: Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Sungai (offsite)

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 1 Tahun 2016: Badan Restorasi Gambut. (offsite)
  2. 33 Tahun 2011: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air. (offsite, lampiran)
  3. 54 Tahun 2008: Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (offsite)

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 11 Tahun 2015: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  2. 3 Tahun 1999: Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (offsite)
  3. 2 Tahun 1984: Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (offsite)

Peraturan Menteri

  1. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. (offsite)
  2. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut. (offsite)
  3. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut. (offsite)
  4. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. (offsite)
  5. 25/PRT/M/2014: Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  6. 01 Tahun 2010: Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
  7. 28 Tahun 2009: Daya Tampung Beban Pecermaran Danau dan atau Waduk (offsite)
  8. 18 Tahun 2009: Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai (offsite)
  9. 12 Tahun 2009: Pemanfaatan Air Hujan (offsite)
  10. 05 Tahun 2009: Pengelolaan Limbah di Pelabuhan (offsite)
  11. 03 Tahun 2009: Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manager Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
  12. 16/PRT/M/2008: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
  13. 03 Tahun 2007: Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan (offsite)
  14. 01 Tahun 2007: Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air (offsite)
  15. 12 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut (offsite)
  16. 10 Tahun 2006: Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Industri Vinyl Choloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride (offsite)
  17. 04 Tahun 2006: Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Biji Timah (offsite)
  18. 02 Tahun 2006: Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Potong (offsite)
  19. 21/PRT/M/2006: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (offsite)
  20. 11A/PRT/M/2006: Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
  21. 49/PRT/1990: Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air (offsite)
  22. 48/PRT/1990: Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai (offsite)
  23. 45/PRT/1990: Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air (offsite)
  24. 39/PRT/1989: Pembagian Wilayah Sungai (offsite

Keputusan Menteri

  1. 202 Tahun 2004: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga (offsite)
  2. Lampiran Kepmenkeu No. 298/KMK/02/2003: Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota (offsite)
  3. 142 Tahun 2003:  Perubahan Atas Kepmen LH no. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (offsite)
  4. 115 Tahun 2003: Pedoman Penentuan Status Mutu Air (offsite)
  5. 113 Tahun 2003: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara (offsite)
  6. 112 Tahun 2003: Baku Mutu Air Limbah Domestik (offsite)
  7. 111 Tahun 2003: Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (offsite)
  8. 110 Tahun 2003: Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air (offsite)
  9. 22 Tahun 2003: Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota (offsite)
  10. 50 Tahun 2001: Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) - offsite

Peraturan Sekjen, Dirjen

  1. P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016: Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017. (offsite)

Keputusan Sekjen, Dirjen, Direktur, Kepala

  1. Kep-68/Bapedal/05/1994: Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (offsite)


Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari email yang berasal dari:

To: DiktiGroup@yahoogroups.com
From: Nurfitri Thio <fitrith@hotmail.com>
Date: 23 Januari 2013 21:51
Subject: Sudah siap susun: Produk Hukum tentang Sumber Daya Air

back to: home | topic index


Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D.
Peneliti Sumberdaya Air
di Laboratorium Hidraulika
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Jln. Grafika 2, Yogyakarta 55281, INDONESIA
Tel: +62 (274)-545675, 519788, Fax: +62 (274)-545676, 519788