Wawasan Al-Qur'an
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
POLITIK (2/2)
Ayat Sesungguhnya Aku akan mengangkat khalifah di bumi (QS
Al-Baqarah 12]: 31) menginformasikan juga unsur-unsur
kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur
tersebut adalah (1) bumi atau wilayah, (2) khalifah (yang
diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta (3) hubungan
antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya
dengan pemberi kekuasaan (Allah Swt.).
Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah
memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.
b. Isti'mar
Kata isti'mar dalam bahasa Arab modern diartikan penjajahan;
ista'mara adalah menjajah. Makna ini tidak dikenal dalam
bahasa Al-Quran, dan memang ia merupakan penamaan yang tidak
sejalan dengan kaidah bahasa Arab dan akar katanya.
Dalam surat Hud (11): 61 Allah berfirman:
Dia Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan
menugaskan kamu memakmurkannya.
Kata isti'mara pada ayat di atas terdiri dari huruf sin dan
ta' yang dapat berarti meminta seperti dalam kata istighfara,
yang berarti meminta maghfirah (ampunan). Dapat juga kedua
huruf tersebut berarti "menjadikan" seperti pada kata hajar
yang berarti "batu" bila digandengkan dengan sin dan ta'
sehingga terbaca istahjara yang maknanya adalah menjadi batu.
Kata 'amara dapat diartikan dengan dua makna sesuai dengan
objek dan konteks uraian ayat. Surat Al-Tawbah (9): 17 dan 18
yang menggunakan kata kerja masa kini ya'muru, dan ya'muru
dalam konteks uraian tentang masjid diartikan memakmurkan
masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar,
membersihkan, shalat, atau i'tikaf di dalamnya. Sedangkan
surat Al-Rum (30): 9 yang mengulangi dua kali kata kerja masa
lampau 'amaru berbicara tentang bumi, diartikan sebagai
membangun bangunan, serta mengelolanya untuk memperoleh
manfaatnya.
Jika demikian, kata ista'marakum dapat berarti "menjadikan
kamu" atau "meminta/menugaskan kamu" mengolah bumi guna
memperoleh manfaatnya. Dari satu sisi, penugasan tersebut
dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik; di sisi lain
karena yang menjadikan dan yang menugaskan itu adalah Allah
Swt., maka para petugas dalam menjalankan tugasnya harus
memperhatikan kehendak yang menugaskannya.
PRINSIP-PRINSIP KEKUASAAN POLITIK
Seperti terlihat di atas, kekuasaan politik dianugerahkan oleh
Allah Swt. kepada manusia. Penganugerahan ini dilakukan
melalui satu ikatan perjanjian. Ikatan ini terjalin antara
sang penguasa dengan Allah Swt. di satu pihak dan dengan
masyarakatnya di pihak lain. Perjanjian dengan Allah dinamai
oleh-Nya dalam Al-Quran dengan 'ahd.
Dalam surat Al-Baqarah (2): 124 Nabi Ibrahim a.s. yang
diangkat Tuhan menjadi imam bermohon kepada-Nya agar imamah
(kepemimpinan) itu diperoleh pula oleh anak cucunya. Kemudian
Allah menjawab:
Perjanjianku tidak akan diperoleh oleh orang-orang
zalim.
Adapun perjanjian dengan anggota masyarakat, maka ia dinamai
bai'at. Hal ini telah penulis isyaratkan sebelum ini ketika
menjelaskan sebab penggunaan kata Kami dalam pengangkatan Nabi
Daud a.s. sebagai khalifah, dan diisyaratkan juga oleh
Al-Quran terhadap Nabi Muhammad Saw. yang kepada beliau datang
wanita-wanita untuk berbaiat.
Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan
beriman untuk mengadakan bai'at (janji setia) bahwa
mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan
Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak
akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta
yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka
(mengadakan pengakuan palsu tentang hubungan seksual
dan akibat-akibatnya), dan tidak akan mendurhakaimu
dalam urusan ma'ruf, maka terimalah bai'at mereka dan
mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
(QS Al-Mumtahanah (60): 12).
Perjanjian ini --baik antara sang penguasa dengan masyarakat
maupun antara dia dengan Yang Mahakuasa-- merupakan amanat
yang harus ditunaikan. Dari sini, tidak heran jika perintah
taat kepada penguasa (ulil amr) didahului oleh perintah
menunaikan amanah. Perhatikan firman Allah berikut:
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan
amanat kepada yang berhak menenrimanya dan
(memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu supaya
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah,
taatilah Rasul, dan ulil amr di antara kamu. Kemudian
jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan
kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih
baik akibatnya (QS Al-Nisa' [4]: 58-59).
Kedua ayat di atas dinilai oleh para ulama sebagai
prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang
kekuasaan atau pemerintahan. Bahkan Rasyid Ridha, seorang
pakar tafsir, berpendapat bahwa, "Seandainya tidak ada ayat
lain yang berbicara tentang hal permerintahan, maka ayat itu
telah amat memadai."
Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di
antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini
bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum Muslim
saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.
Ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut hal ini amat banyak, salah
satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi Saw. yang hampir
saja menyalahkan seorang Yahudi karena terpengaruh oleh
pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun
firman Allah:
Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang
tidak bersalah karena (membela) orang-orang yang
khianat (QS Al-Nisa' [4]: 105).
Nabi Saw. dalam sekian banyak hadisnya memperingatkan hal
tersebut, antara 1ain sabdanya,
(Berhati-hatilah) Doa orang yang teraniaya diterima
Allah, walaupun ia durhaka, (karena) kedurhakaannya
dipertanggunjawabkan oleh dirinya sendiri (HR Ahmad
dan Al-Bazzar melalui Abu Hurairah).
Berdampingan dengan amanat yang dibebankan kepada para
penguasa, ditekankan kewajiban taat masyarakat terhadap
mereka.
Perlu diperhatikan bahwa redaksi ayat di atas menggandengkan
kata "taat" kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu
pada ulil amr.
Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil
amr antara kamu (QS Al-Nisa' [4]: 59).
Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amr untuk memberi
isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri
tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah
dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan
nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan
untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaidah yang
sangat populer yaitu,
Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang
makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).
Tetapi di sisi lain, apabila perintah ulu amr tidak
mengakibatkan kemaksiatan, maka ia wajib ditaati, walaupun
perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah.
Seorang Muslim wajib memperkenankan dan taut
menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulul amr),
suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan
berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh
memperkenankan, tidak juga taat (Diriwayathan oleh
Bukhari Muslim, dan lain-lain melalui Ibnu Umar).
Taat dalam bahasa Al-Quran berarti "tunduk" menerima secara
tulus dan menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan
sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan tetapi harus ikut
berpartisipasi dalam upaya-upaya yang dilakukan penguasa
politik guna mendukung usaha-usahanya.
Dalam konteks ini, Nabi Saw. bersabda:
Agama adalah nasihat.
Dan ketika para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Nabi Saw.
menjawab antara lain,
Untuk para pemimpin kaum Muslim dan khalayak ramai mereka (HR
Muslim melalui sahabat Nabi Abu Ruqayyah Tamim bin Aus
Addari).
"Nasihat" yang dimaksud Nabi di sini adalah dukungan positif
kepada mereka termasuk kontrol sosial demi suksesnya
tugas-tugas yang mereka emban.
Ayat Al-Nisa' yang dikutip di atas menurut pakar tafsir
Al-Maraghi. menjelaskan prinsip-prinsip ajaran agama dalam
bidang pemerintahan serta sumber-sumbernya, yaitu:
1. Al-Quran Al-Karim yang ditunjuk oleh perintah agar
taat kepada Allah.
2. Sunnah Rasul Saw. yang ditunjuk oleh kewajiban
taat kepada Rasul.
3. Konsensus ulul amr, yakni mereka yang diberi
kepercayaan oleh umat seperti para ulama, cerdik
cendekia, pemimpin militer, penguasa, petani,
industriawan, buruh, wartawan, dan sebagainya. Mereka
itulah ulul amr.
4. Mengembalikan persoalan yang diperselisihkan
kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam
Al-Quran dan Sunnah.
TUGAS-TUGAS PARA PENGUASA
Mereka yang mendapat anugerah "menguasai wilayah" diberi
berbagai tugas, yang antara lain diuraikan oleh surat Al-Hajj
(22): 41:
Orang-orang yang jika Kami kukuhkan kedudukan mereka
di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan
zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah
yang munkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan
(QS Al-Hajj [22]: 41).
"Mendirikan shalat" adalah lambang hubungan baik dengan Allah,
sedang "menunaikan zakat" adalah lambang perhatian yang
ditujukan kepada masyarakat lemah. "Amr ma'ruf" mencakup
segala macam kebajikan, adat istiadat, dan budaya yang sejalan
dengan nilai-nilai agama, sedang nahi 'an al-munkar adalah
lawan dari amr ma'ruf
Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, para penguasa
dituntut untuk selalu melakukan musyawarah, yakni "bertukar
pikiran dengan siapa yang dianggap tepat guna mencapai yang
terbaik untuk semua."
Mereka juga dituntut untuk memanfaatkan semua potensi yang
dapat dimanfaatkan guna mencapai hasil maksimal yang
diharapkan. Dalam konteks ini, terjadi diskusi di kalangan
ulama, berkaitan dengan keterlibatan non-Muslim dalam
pemerintahan. Diskusi ini muncul baik ketika menafsirkan kata
minkum (dari golongan kamu orang-orang Mukmin) pada surat
Al-Nisa (4): 58 yang berbicara tentang ulil amr maupun dalam
ayat-ayat lain yang secara tekstual melarang mengangkat
orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya' (yang biasa
diterjemahkan pemimpin-pemimpin). Misalnya firman Allah:
Ayat ini diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dalam
Al-Quran dan Terjemahnya sebagai berikut:
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kamu mengangkat
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi
pemimpin-pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin
bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu
yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka
sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang zalim (QS Al-Ma-idah [5]: 51).
Pakar tafsir kenamaan Muhammad Rasyid Ridha, sambil menunjuk
kepada kenyataan sejarah masa khalifah Umar r.a. dan
dinasti-dinasti Umawiyah dan Abbasiah, memahami ayat ini dan
ayat-ayat semacamnya secara kontekstual. Pakar ini merujuk
kepada firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 118 dan
menjadikannya sebagai sebab larangan tersebut. Ayat dimaksud
adalah:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil
menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar
golonganmu (non-Muslim, karena) mereka selalu
menimbulkan kesulitan bagi kamu, mereka menginginkan
yang menyusahkan kamu. Telah nampak dan ucapan mereka
kebencian, sedang apa yang disembunyikan oleh dada
mereka lebih besar. Sungguh Kami telah jelaskan
kepada kamu tanda-tanda (teman dan lawan), jika kamu
memahaminya (QS Ali 'Imran [3]: 1l8).
Ayat di atas? tulis Rasyid Ridha, mengandung larangan dan
penyebabnya, jadi larangan tersebut adalah larangan bersyarat,
sehingga yang dilarang untuk diangkat menjadi pemimpin, atau
teman kepercayaan adalah: mereka yang selalu menyusahkan dan
menginginkan kesulitan bagi kaum Muslim, serta yang telah
nampak dari ucapan mereka kebencian.
Allah Swt. --tulis Rasyid Ridha-- yang menurunkan ayat-ayat
ini mengetahui perubahan-perubahan sikap pro atau kontra yang
dapat terjadi bagi bangsa-bangsa dan pemeluk-pemeluk agama
seperti yang terlihat kemudian dari orang-orang Yahudi yang
pada awal masa Islam begitu benci terhadap orang Mukmin, namun
berbalik membantu kaum Muslim dalam beberapa peperangan
seperti di Andalusia atau seperti halnya orang-orang Mesir
yang membantu kaum Muslim melawan Romawi.
Dari sini terlihat bahwa Al-Quran tidak menjadikan perbedaan
agama sebagaġ alasan untuk tidak menjalin kerja sama apalagi
mengambil sikap tidak bersahabat. Al-Quran memerintahkan agar
setiap umat berpacu dalam kebajikan seperti yang ditegaskan
dalam surat Al-Baqarah (2): 148:
Tiap-tiap umat ada kiblat (arah)-nya masing-masing,
maka berpaculah dalam kebajikan-kebajikan. Di mana
pun kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu.
Bahkan Al-Quran sama sekali tidak melarang kaum Muslim untuk
berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapa
pun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau
mengusir kaum Muslim dan kampung halaman mereka (QS
Al-Mumtahanah [60]: 8).
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku
adil/memberi sebagian hartamu, kepada orang-orang
yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yqng berlaku adil (QS
Al-Mumtahanah [60]: 8).
Demikian sekilas tentang prinsip-prinsip dasar wawasan
Al-Quran tentang politik. Rincian dan setiap kebijaksanaan
politik tidak boleh bertentangan dengan prġnsip di atas.[]
----------------
WAWASAN AL-QURAN
Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
Dr. M. Quraish Shihab, M.A.
Penerbit Mizan
Jln. Yodkali No.16, Bandung 40124
Telp. (022) 700931 Fax. (022) 707038
mailto:mizan@ibm.net
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota