Kumpulan Peraturan Perairan dan Lingkungan Hidup di Internet

Hierarki Produk Hukum

Undang-undang Dasar 1945

Ketetapan XX MPRS 1966

Undang-undang

1. 17 Tahun 2019: Sumber Daya Air. (offsite)
2. 32 Tahun 2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (offsite)
3. 24 Tahun 2007: Penanggulangan Bencana.
4. 7 Tahun 2004: Sumberdaya Air (offsite: 01, 02) -- dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi: Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 (offsite).
5. 6 Tahun 1996: Perairan Indonesia (offsite)
6. 11 Tahun 1974: Pengairan (offsite)

Peraturan Pemerintah

1. 57 Tahun 2016: Perubahan atas PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
2. 71 Tahun 2014: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
3. 73 Tahun 2013: Rawa (offsite). Lampiran Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional (3 MB jpg)
4. 38 Tahun 2011: Sungai (catatan, situs lain)
5. 22 Tahun 2011: Perubahan atas PP no. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (offsite)
6. 37 Tahun 2010: Bendungan (offsite: 01 02)
7. 21 Tahun 2010: Perlindungan Lingkungan Maritim (offsite)
8. 20 Tahun 2010: Angkutan di Perairan (offsite)
9. 61 Tahun 2009: Kepelabuhan (offsite)
10. 43 Tahun 2008: Air Tanah (offsite)
11. 42 Tahun 2008: Pengelolaan Sumber Daya Air (offsite)
12. 20 Tahun 2006: Irigasi (offsite)
13. 82 Tahun 2001: Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
14. 77 Tahun 2001: Irigasi (offsite)
15. 27 Tahun 1991: Rawa (offsite)
16. 20 Tahun 1990: Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
17. 22 Tahun 1982: Tata Pengaturan Air (offsite)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. 123 Tahun 2001: Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (offsite)
2. 9 Tahun 1999: Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Sungai (offsite)
3. 82 Tahun 1995: Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah. (offsite)

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. 120 Tahun 2022: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (offsite)
2. 1 Tahun 2016: Badan Restorasi Gambut. (offsite)
3. 33 Tahun 2011: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air. (offsite, lampiran)
4. 54 Tahun 2008: Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (offsite)

Instruksi Presiden Republik Indonesia

1. 11 Tahun 2015: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. 2 Tahun 2007: Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. (offsite)
3. 3 Tahun 1999: Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (offsite)
4. 2 Tahun 1984: Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (offsite)

Peraturan Menteri

1. 2 Tahun 2021: Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021. (offsite)
2. P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019: Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. (offsite)
3. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018: Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017: Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua.
5. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. (offsite)
6. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut. (offsite)
7. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut. (offsite)
8. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017: Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. (offsite)
9. 14/PRT/M/2015: Peraturan Menteri PUPR tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. (offsite)
10. 25/PRT/M/2014: Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (offsite)
11. 12/PRT/M/2014: Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. (offsite)
12. 03/PRT/M/2013: Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (offsite)
    Tayangan Direktur Sanitasi Ir. Tanozisochi Lase, MSc. : Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Penanganan Sampah (disampaikan pada acara Focus Group Discussion “Integrasi Penanganan Sampah dan Pengembangan Pengelolaan Program TPS3R,” Magelang, 30 Agustus 2022)
13. 01 Tahun 2010: Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
14. 28 Tahun 2009: Daya Tampung Beban Pecermaran Danau dan atau Waduk (offsite)
15. 18 Tahun 2009: Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai (offsite)
16. 12 Tahun 2009: Pemanfaatan Air Hujan (offsite)
17. 05 Tahun 2009: Pengelolaan Limbah di Pelabuhan (offsite)
18. 03 Tahun 2009: Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manager Pengendalian Pencemaran Air (offsite)
19. 16/PRT/M/2008: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
20. P.55/Menhut-II/2008: Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah (tertanggal 18 September 2008, lengkap dengan lampirannya).
21. 03 Tahun 2007: Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan (offsite)
22. 01 Tahun 2007: Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air (offsite)
23. 12 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut (offsite)
24. 10 Tahun 2006: Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Industri Vinyl Choloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride (offsite)
25. 04 Tahun 2006: Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Biji Timah (offsite)
26. 02 Tahun 2006: Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Potong (offsite)
27. 21/PRT/M/2006: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (offsite)
28. 11A/PRT/M/2006: Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
29. 49/PRT/1990: Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air (offsite)
30. 48/PRT/1990: Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai (offsite)
31. 45/PRT/1990: Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air (offsite)
32. 39/PRT/1989: Pembagian Wilayah Sungai (offsite) 

Keputusan Menteri

1. 129 Tahun 2017: Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional. (offsite)
2. 293/KPTS/M/2014: Penetapan status Daerah Irigasi yang pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (offsite)
3. 202 Tahun 2004: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga (offsite)
4. Lampiran Kepmenkeu No. 298/KMK/02/2003: Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota (offsite)
5. 142 Tahun 2003:  Perubahan Atas Kepmen LH no. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (offsite)
6. 115 Tahun 2003: Pedoman Penentuan Status Mutu Air (offsite)
7. 113 Tahun 2003: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara (offsite)
8. 112 Tahun 2003: Baku Mutu Air Limbah Domestik (offsite)
9. 111 Tahun 2003: Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (offsite)
10. 110 Tahun 2003: Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air (offsite)
11. 22 Tahun 2003: Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota (offsite)
12. 50 Tahun 2001: Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) - offsite

Peraturan Sekjen, Dirjen

1. P.1/PPKL/PKL/PKG/PKL.0/1/2019: Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. (offsite)
2. P.5/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018: Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan. (offsite)
3. P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016: Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017. (offsite)

Keputusan dan Surat Edaran Sekjen, Dirjen, Direktur, Kepala

1. 23/SE/Db/2021: Pedoman Desain Drainase Jalan. (offsite)
2. Kep-107/Kabapedal/11/1997: Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
3. Kep-68/Bapedal/05/1994: Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (offsite)

Bunga Rampai

1. Tayangan Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Kementerian PUPR, Suryadarma Hasyim:
   • Kebijakan Pengelolaan Rawa di Indonesia (20,2MB ppt).
   • Peraturan Perundangan tentang Rawa (9,3MB ppt).
   • Review peraturan terkait Rawa (60KB xlsx).
2. Tayangan Kebijakan Pengelolaan Rawa dan Tata Kelola Air di Indonesia (3,9MB pdf). Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

---

Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari email yang berasal dari:

To: DiktiGroup@yahoogroups.com
From: Nurfitri Thio <fitrith@hotmail.com>
Date: 23 Januari 2013 21:51
Subject: Sudah siap susun: Produk Hukum tentang Sumber Daya Air

back to: home | topic index