Kumpulan Peraturan Ketenagakerjaan di Internet

Hierarki Produk Hukum

Undang-undang Dasar 1945

Ketetapan XX MPRS 1966

Undang-undang

1. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (offsite)
2. 2 Tahun 2005: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang (offsite)
3. 39 Tahun 2004: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (offsite)
4. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (offsite)
5. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan (offsite)
6. 21 Tahun 2000: Serikat Pekerja/Serikat Buruh (offsite)
7. 3 Tahun 1992: Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
8. 1 Tahun 1970: Keselamatan Kerja (offsite)

Peraturan Pemerintah

1. 4 Tahun 2013: Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (offsite)
2. 3 Tahun 2013: Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (offsite)
3. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (offsite)
4. 53 Tahun 2012: Perubahan Kedelapan atas PP no. 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
5. 50 Tahun 2012: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (offsite)
6. 41 Tahun 2011: Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasaana dan Sarana Kepemudaan (offsite)
7. 84 Tahun 2010: Perubahan Ketujuh atas PP no. 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
8. 1 Tahun 2009: Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
9. 46 Tahun 2008: Perubahan Atas PP No 8 Tahun 2005: Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Pelaksanaan Psl 107 (4) UU No 13 Tahun 2003) (offsite)
10. 15 Tahun 2007: Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (offsite)
11. 64 Tahun 2005: Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
12. 8 Tahun 2005: Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (pelaksana pasal 107 ayat 4 UU no. 13 tahun 2003) (offsite)
13. 41 Tahun 2004: Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (offsite)
14. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (offsite)
15. 22 Tahun 2004: Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
16. 28 Tahun 2002: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
17. 83 Tahun 2000: Perubahan atas PP no. 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana sudah diubah dengan PP no.79 Tahun 1998 (offsite)
18. 79 Tahun 1998: Perubahan atas PP no. 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)
19. 14 Tahun 1993: Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (offsite)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. 107 Tahun 2004: Dewan Pengupahan (offsite)
2. 88 Tahun 2002: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan (offsite)
3. 87 Tahun 2002: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (offsite)
4. 59 Tahun 2002: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (offsite)
5. 46 Tahun 2000: Perubahan atas 29 Tahun 1999: Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (UNTAET) (offsite)
6. 29 Tahun 1999: Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (offsite)
7. 75 Tahun 1995: Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (offsite)
8. 51 Tahun 1989: Perubahan Keppres no. 28 Tahun 1988: Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja (offsite)

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. 64 Tahun 2011: Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia (offsite)
2. 21 Tahun 2010: Pengawasan Ketenagakerjaan (offsite)
3. 50 Tahun 2005: Lembaga Produktivitas Nasional (Pelaksanaan Psl 30 (3) UU No 13 Tahun 2003) (offsite)

Instruksi Presiden Republik Indonesia

1. 6 Tahun 2006: Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (offsite)

Keputusan Menteri

1. Kepmennaker no. KEP-48/MEN/IV/2004: Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (offsite)
2. Kepmennaker no. KEP-20/MEN/III/2004: Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (offsite)
3. Kepmennaker no. KEP-228/MEN/2003: Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (offsite)
4. Kepmennakertrans no. KEP-201/MEN/2001: Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (offsite)
5. Kepmennaker no. KEP-172/MEN/2000: Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak (offsite)
6. Kepmennaker no. KEP-15A/MEN/1994: Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan (offsite)

Peraturan Menteri

1. Permenakertrans no. 19 Tahun 2012: Syarat-syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) (offsite)
2. Permenakertrans no. 13 Tahun 2012: Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (offsite)
3. Permendagri no. 50 Tahun 2010: Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (offsite)
4. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.
5. Permenakertrans no. PER.07/MEN/IV/2008: Penempatan Tenaga Kerja Asing (offsite)
6. Permenakertrans no. Per.02/MEN.I/2005: Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial (offsite)

Keputusan Sekjen, Dirjen Dikti, Direktur, Kepala

1. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham no. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing.
2. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (offsite)

---

Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari email yang berasal dari:

From: Nurfitri Thio [mailto:fitrith@hotmail.com] 
Sent: 25 Januari 2013 16:57
To: luknanto@ugm.ac.id
Subject: Produk Hukum Tentang Ketenagakerjaan

back to: home | topic index