Kumpulan Artikel
Mengenai Peristiwa Ambon
Mengenai Peristiwa Ambon
Program Kerja | Koleksi | Anggota | Indeks Artikel
BAB V
ANALISIS
A. Teori Kriminal Murni
Teori ini pertama kali disampaikan secara resmi oleh Kapolri
Rusmanhadi, dengan menyebutkan kronologi peristiwa dimulai dengan
adanya pemerasan yang dilakukan oleh seorang warga Batu Merah Bawah
(muslim) kepada seorang pengemudi bernama Jopi (Nasrani) yang berasal
dari Batu Merah Atas. Karena Jopi menolak permintaan pemeras, terjadi
keributan diantara keduanya. Jopi melapor kepada kelompoknya, warga
Batu Merah Atas, sedangkan pemerasnya memanggil warga Batu Merah Bawah.
Perkelahian ini akhirnya meluas.
Analisis:
1. Dari segi pelaku pemerasan dan korban, penuturan Kapolri tersebut tidak
sesuai dengan versi yang berkembang di masyarakat Batu Merah Bawah
(lihat kronologi Ied Berdarah). Penjelasan resmi Kapolri yang
dipublikasikan secara luas melalui media massa tidak dapat diterima
oleh warga Batu Merah Bawah (Muslim), karena dianggap Kapolri tidak
melakukan cek dan ricek di lokasi. Hal ini juga mengakibatkan warga
Batu Merah Bawah enggan melakukan perdamaian, karena merasa disudutkan.
2. Luasnya cakupan perkelahian massal di seluruh Kodya Ambon dengan
melibatkan massa Islam di satu pihak melawan massa Kristen di pihak
lain jelas bukan masalah kriminal murni.
B. Teori SARA
Teori ini dilansir banyak pihak, termasuk Pangab Jenderal Wiranto, yang
jelas menyatakan adanya perkelahian massal massa Islam melawan massa
Kristen. Teori SARA yang lain dikemukakan oleh Gubernur Maluku, bahwa
pertentangan yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan budaya
Pela Gandong.
Analisis:
1. Unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan jelas sangat signifikan.
Suku yang menjadi sasaran utama adalah suku Bugis dan Buton, sementara
pelaku penyerang dan pembakar bangunan adalah suku Ambon dan suku Key
(Maluku Tenggara). Kelompok agama yang saling menyerang adalah Islam
dan Kristen (lihat kronologi). Golongan yang diserang adalah para
pendatang, sedangkan yang menyerang adalah penduduk asli. Unsur
kecemburuan sosial melihat keberhasilan usaha para pendatang yang
direpresentasikan oleh suku Bugis tampaknya menjadi salah satu faktor
pemicu SARA.
2. Solusi yang ditawarkan oleh Gubernur dan tokoh-tokoh Maluku lainnya
untuk kembali kepada budaya Pela-Gandong adalah solusi yang naif,
karena pelaku dan korban bukan hanya warga asli Ambon, yang tidak
mengenal dan tidak terikat budaya Ambon. Dikhawatirkan, solusi
perdamaian ala Pela-Gandong justeru akan memecah belah persatuan kaum
Muslimin, karena suku asli Ambon yang beragama Islam dicegah untuk
membela kaum Muslimin pendatang serta dicegah untuk memerangi kaum
Nashara dari kalangan suku Ambon asli. (lihat kondisi demografis).
3. Potensi konflik yang dimiliki masyarakat Maluku khususnya Ambon dengan
komposisi agama Islam-Kristen yang cukup berimbang sangat terasa
belakangan ini. Isu putra daerah untuk jabatan penting di wilayah
Pemerintahan Daerah Tingkat I Maluku dipahami sebagai permintaan untuk
mendudukkan orang Nashara dalam jabatan penting tersebut, termasuk
aksi-aksi demo yang mengarah ke SARA.(tuntutan untuk jabatan Kakanwil P
dan K Propinsi Maluku). Ceramah-ceramah gereja dengan menggunakan
speaker ke luar ruangan sering menggambarkan kondisi umat Kristiani
yang sedang tertindas, khususnya dikaitkan dengan kasus Ketapang,
pembakaran sejumlah gereja di Pulau Jawa dan lain-lain. Dicabutnya asas
tunggal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti dihasilkan dalam
Sidang Istimewa MPR 1998 dianggap sebagai kekalahan dan ancaman bagi
ummat Kristiani(sesuai tuntutan aksi demo mahasiswa Unpati yang meminta
agar diberlakukan kembali asas tunggal). Kondisi obyektif sebagian
ummat Kristiani di lapisan birokrat, mahasisiwa, pemuda-pemudi gereja
dapat dikatakan sedang meradang. Gubernur sendiri tampaknya sudah
merasakan tidak nyamannya didampingi staf-staf yang Nashara, sehingga
mulai mendudukkan pejabat Muslim pada pos-pos strategis, seperti Ketua
Bappeda Tk I dan Sekwilda. Meskipun demikian, untuk memulai suatu
tindakan anarki dalam skala luas tampaknya kecil kemungkinannya
digulirkan dari keputusan gerejani secara kolektif. Kemungkinan yang
terjadi adalah adanya beberapa gereja ultra fanatik yang memiliki
ideologi dan teologi tertentu, yang menyebarkan ide konfrontasi total
Islam-Kristen. Pihak Pemda Tk. I (Gubernur) beserta jajaran Kanwil
Depag tampaknya sudah pernah mendapatkan sinyal dini akan munculnya
kerusuhan tersebut, akan tetapi kesulitan untuk mengkomunikasikannya
dengan kalangan ummat Islam.(lihat peristiwa penting sebelum kerusuhan)
4. Keberadaan para preman Ambon yang baru datang dari Jakarta cukup besar
peranannya dalam operasi lapangan. Dari Posko dapat disaksikan langsung
dua orang berkendaraan sepeda motor dengan membawa pedang
panjang(ciri-ciri fisik seperti preman pada umumnya) sambil meneriakkan
suatu daerah tertentu yang sudah terbakar. Provokator ini sengaja
membangkitkan sentimen agama dengan menyebarkan terbakarnya
tempat-tempat ibadah. Meskipun demikian, tampaknya para provokator
tersebut bukan digerakkan oleh gereja tertentu.(lihat kronologi)
C. Teori Politik
Kedatangan para preman Ambon disebut-sebut didanai dan di koordinir
oleh orang-orang tertentu. Teori ini menyebutkan adanya kepentingan
untuk mempertahankan status quo bagi pejabat atau mantan pejabat
penting. Teori politik yang lebih luas tersebar adalah adanya peran
provokator agung yang ingin mengalihkan perhatian dari fokus pengadilan
kepada dirinya serta menunjukkan posisi tawarnya yang masih harus
diperhitungkan dengan jalan meletuskan kerusuhan melalui para
provokator.
Analisis:
Teori provokator agung tampaknya tidak dapat dikesampingkan begitu
saja.
D. Teori Pemberontakan
Teori ini cukup berkembang di masyarakat yang mengindikasikan adanya
unsur pemberontakan dengan baju Republik Maluku Selatan dalam kerusuhan
yang terjadi di Ambon dan sekitarnya. RMS cukup dipahami oleh
masyarakat bukan semata-mata Republik Maluku Selatan, tapi juga
Republik Maluku Sarani (Nasrani).
Analisis:
Dengan diketemukannya beberapa dokumen RMS teori ini dapat dibenarkan.
Beberapa informasi yang menguatkan teori ini adalah adanya berita
ditemukannya sejumlah senjata api dalam suatu pengiriman peti mati dari
negeri Belanda. Desa/kampung Hative Besar selama ini dikenal sebagai
basis RMS (lihat kronologi). Salah satu dokumen RMS karena kelalaian
kaum Muslimin akhirnya diserahkan ke aparat tanpa sempat digandakan.
Secara umum aparat keamanan sesungguhnya sudah mencium bau RMS
tersebut.
Program Kerja | Koleksi | Anggota | Indeks Artikel