Kumpulan Peraturan Terkait Pendidikan di Internet

Peraturan Perundangan tentang Pendidikan

Himpunan Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei - 16 Juli 1945), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang berhubungan dengan penyusunan Undang-undang Dasar 1945.

Hierarki Produk Hukum

Katalog PP dari Tahun 1945 sd 2013

Undang-undang Dasar 1945: awal, perubahan: 01 02 03 04

Ketetapan XX MPRS 1966

Rancangan Produk Hukum

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR
2. RUU Cipta Kerja DPR
3. Situs RUU Sisdiknas Agustus 2022: Naskah RUU, Tayangan, Naskah Akademik, Surat Terbuka dari Aliansi Peduli Pendidikan.

Undang-undang

1. 2 Tahun 2024: Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan kedua atas UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (offsite)
2. 1 Tahun 2024: Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi Elektronik. (offsite)
3. 20 Tahun 2023: Aparatur Sipil Negara. Mencabut UU 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. (offsite)
4. 21 Tahun 2023: Perubahan pertama atas UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (offsite)
5. 1 Tahun 2023: Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (offsite)
6. 3 Tahun 2022: Ibu Kota Negara, lengkap dengan 2 lampirannya. (offsite)
7. 11 Tahun 2020: Cipta Kerja. (offsite)
8. 19 Tahun 2019: Perubahan kedua atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (offsite)
9. 11 Tahun 2019: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (offsite)
10. 5 Tahun 2017: Pemajuan Kebudayaan. (offsite)
11. 3 Tahun 2017: Perbukuan. (offsite)
12. 19 Tahun 2016: Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi Elektronik. (offsite)
13. 30 Tahun 2014: Administrasi Pemerintahan. (offsite)
14. 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, membatalkan UU 12 Tahun 2008, UU 32 Tahun 2004, dan UU 08 Tahun 2005, dan diubah oleh Perppu no. 2 tahun 2014. (offsite)
15. 22 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diubah oleh Perppu no. 1 Tahun 2014. (offsite)
16. 17 Tahun 2014: MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (offsite)
17. 12 Tahun 2014: Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. (offsite)
18. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran. (offsite)
19. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
    Naskah Akademik RUU -nya. (offsite)
    K.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014. (offsite)
20. 23 Tahun 2013: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. (offsite)
21. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran. (offsite)
22. 17 Tahun 2013: Organisasi Kemasyarakatan. (offsite)
23. 15 Tahun 2013: Perubahan atas Undang-Undang no.19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
24. 19 Tahun 2012: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
25. 18 Tahun 2012: Pangan. (offsite)
26. 17 Tahun 2012: Perkoperasian. (offsite)
27. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya. (offsite, mirror). Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat diikuti di sini. Panduan proposal Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat. (offsite)
28. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
29. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (offsite)
30. 16 Tahun 2011: Bantuan Hukum (offsite)
31. 15 Tahun 2011: Penyelenggara Pemilihan Umum (offsite)
32. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (offsite)
33. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (offsite)
34. 09 Tahun 2010: Keprotokolan (lengkap dengan penjelasan)
35. 05 Tahun 2011: Akuntan Publik (offsite)
36. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (offsite)
37. 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan (offsite)
38. 43 Tahun 2009: Kearsipan. (offsite)
39. 36 Tahun 2009: Kesehatan. (offsite)
40. 35 Tahun 2009: Narkotika. (offsite)
41. 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik. (offsite)
42. 24 Tahun 2009: Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. (offsite)
43. 20 Tahun 2009: Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (offsite)
44. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
    Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (offsite),
    Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
45. 42 Tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (offsite)
46. 40 Tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (offsite)
47. 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (offsite); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
48. 14 Tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
49. 12 Tahun 2008: Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama (offsite)
50. 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi Elektronik (offsite)
51. 43 Tahun 2007: Perpustakaan (offsite)
52. 29 Tahun 2007: Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (offsite)
53. 17 Tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (offsite).
    RPJP 2005-2025: Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025 oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (offsite).
54. 12 Tahun 2006: Kewarganegaraan RI dan Penjelasan (offsite)
55. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (offsite)
56. 08 Tahun 2005: Perubahan pertama UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (offsite)
57. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (offsite)
58. 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lengkap dengan penjelasannya sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. (offsite)
59. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. (Penjelasannya)
60. 29 Tahun 2004: Praktik Kedokteran dan penjelasan (offsite)
61. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (offsite)
62. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (offsite)
63. 10 Tahun 2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan, dan Sistematik Teknis Penyusunan (offsite)
64. 7 Tahun 2004: Sumberdaya Air (offsite: 01, 02)
65. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
66. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU Nomor 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
67. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (offsite)
68. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan.
69. 30 Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (offsite)
70. 19 Tahun 2002: Hak Cipta (offsite)
71. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (offsite)
72. 16 Tahun 2001: Yayasan (offsite)
73. 15 Tahun 2001: Merek (offsite)
74. 14 Tahun 2001: Paten (offsite)
75. 31 Tahun 2000: Desain Industri (offsite)
76. 30 Tahun 2000: Rahasia Dagang (offsite)
77. 25 Tahun 2000: Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. (offsite)
78. 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional (offsite)
79. 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, offsite), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
80. 25 Tahun 1999: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (offsite)
81. 22 Tahun 1999: Pemerintahan Daerah (offsite)
82. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (offsite)
83. 08 Tahun 1999: Perlindungan Konsumen (offsite)
84. 09 Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (offsite)
85. 20 Tahun 1997: Penerimaan Negara Bukan Pajak (offsite)
86. 07 Tahun 1994: Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (offsite)
87. 43 Tahun 1993: Prasarana dan lalu lintas jalan.
88. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (offsite)
89. 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan Penjelasannya. Digantikan oleh UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (docx)
90. 08 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
91. 07 Tahun 1983: Pajak Penghasilan (offsite, format docx)
92. 06 Tahun 1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
93. 08 Tahun 1974: Pokok-pokok Kepegawaian (offsite)
94. 01 Tahun 1974: Perkawinan (offsite)
95. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (offsite)
96. 73 Tahun 1958: Menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP. (offsite)
97. 10 Tahun 1955: Pengubahan nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas (offsite)
98. 34 Tahun 1954: Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (offsite)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

1. 2 Tahun 2022: Cipta Kerja, menggantikan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (offsite)
2. 2 Tahun 2018: Standar Pelayanan Minimal.
3. 1 Tahun 2015: Perubahan pertama atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (offsite)
4. 2 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, mengubah UU 23 Tahun 2014. (offsite)
5. 1 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengubah UU 22 Tahun 2014. (offsite)

Peraturan Pemerintah

1. 5 Tahun 2024: Perubahan kesembilan belas atas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. (offsite)
2. 1 Tahun 2022: Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. (offsite)
3. 4 Tahun 2022: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. 115 Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang. (offsite)
5. 114 Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang. (offsite)
6. 108 Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya. (offsite)
7. 57 Tahun 2021: Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
8. 56 Tahun 2020: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret. (offsite)
9. 44 Tahun 2020: Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. (offsite)
10. 24 Tahun 2020: Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. (offsite)
11. 17 Tahun 2020: Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
12. 71 Tahun 2019: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (offsite)
13. 46 Tahun 2019: Pendidikan Tinggi Keagamaan. (offsite)
14. 45 Tahun 2019: Perubahan atas Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. (offsite)
15. 30 Tahun 2019: Penilaian Kinerja PNS. (offsite)
16. 15 Tahun 2019: Perubahan kedelapan belas atas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. (offsite)
17. 12 Tahun 2019: Pengelolaan Keuangan Daerah. (offsite)
18. 10 Tahun 2018: Penyempurnaan PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (offsite)
19. 25 Tahun 2017: Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2017 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara.
20. 23 Tahun 2017: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
21. 19 Tahun 2017: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (offsite)
22. 11 Tahun 2017: Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
23. 20 Tahun 2016: Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara. Lihat petunjuk pelaksanaan teknis dari Permenkeu 99/PMK.05/2016. (offsite)
24. 19 Tahun 2016: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
25. 95 Tahun 2015: Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. (offsite)
26. 93 Tahun 2015: Rumah Sakit Pendidikan. (offsite)
27. 38 Tahun 2015: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
28. 30 Tahun 2015: Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. (offsite)
29. 26 Tahun 2015: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
30. 14 Tahun 2015: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. (offsite)
31. 13 Tahun 2015: Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP No. 32 Tahun 2013.
32. 53 Tahun 2014: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
33. 46 Tahun 2014: Sistem Informasi Kesehatan. (offsite)
34. 37 Tahun 2014: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. (offsite)
35. 34 Tahun 2014: Perubahan Keenam Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. (offsite)
36. 30 Tahun 2014: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
37. 27 Tahun 2014: Pengelolaan barang milik negara/daerah (membatalkan PP no.6 tahun 2006 jo PP no.38 Tahun 2008. (offsite)
38. 24 Tahun 2014: Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (offsite)
39. 21 Tahun 2014: Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. (offsite)
40. 16 Tahun 2014: Statuta Universitas Sumatera Utara. (offsite)
41. 15 Tahun 2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. (offsite)
42. 4 Tahun 2014: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
43. 90 Tahun 2013: Pencabutan PP 28/2003: Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. (offsite)
44. 89 Tahun 2013: Pencabutan PP 69/1991: Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. (offsite)
45. 88 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial. (offsite)
46. 87 Tahun 2013: Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. (offsite)
47. 86 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
48. 85 Tahun 2013: Tata Cara Hubungan antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
49. 78 Tahun 2013: Perubahan kedua atas PP no. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, perubahan Pertama PP no. 11 Tahun 2002. (offsite)
50. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
51. 32 Tahun 2013: Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
52. 22 Tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
53. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. (offsite: 01, 02)
54. 103 Tahun 2012: Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. (offsite)
55. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (offsite)
56. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (offsite)
57. 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (offsite)
58. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
59. 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
60. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
61. 28 Tahun 2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (offsite)
62. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No. 10 Tahun 1979. (offsite)
63. 38 Tahun 2011: Sungai (catatan, situs lain)
64. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya. (offsite)
65. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia. (offsite)
66. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. (offsite)
67. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (offsite)
68. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
69. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
70. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (offsite)
71. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (offsite)
72. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (offsite)
73. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (offsite)
74. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (offsite)
75. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (offsite)
76. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (offsite)
77. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga - RKAK/L, pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 (offsite, mirror)
78. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (offsite).Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (offsite)
79. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (offsite: PP dan Penjelasannya)
80. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
81. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (offsite)
82. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
    Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
83. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
84. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
85. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite)
86. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, diubah oleh PP 66 Tahun 2010.
87. 63 Tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (offsite)
88. 41 Tahun 2009: Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (offsite)
89. 38 Tahun 2009: jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (offsite).
90. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
91. 74 Tahun 2008: Guru. (offsite)
92. 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (offsite)
93. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (offsite)
94. 48 Tahun 2008: Pendanaan Pendidikan (Penjelasannya)
95. 38 Tahun 2008: Pengelolaan barang milik negara/daerah. (offsite)
96. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) - offsite
97. 43 Tahun 2007: Perubahan pertama Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
98. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (offsite)
99. 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah (offsite)
100. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahas tentang: 1. SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan 2. KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) - offsite.
101. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
102. 65 Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (offsite)
103. 48 Tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
104. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
105. 31 Tahun 2005: Perubahan PP 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (offsite)
106. 23 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (offsite)
107. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
108. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik (offsite)
109. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (offsite)
110. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (offsite)
111. 21 Tahun 2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga - RKAK/L
112. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
113. 30 Tahun 2003: Pendidikan Tinggi.
114. 19 Tahun 2003: Pengamanan rokok bagi kesehatan.
115. 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS (offsite)
116. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (offsite)
117. 12 Tahun 2002: Perubahan PP 97 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (offsite)
118. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS (offsite)
119. 101 Tahun 2000: Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
120. 100 Tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (offsite)
121. 99 Tahun 2000: Kenaikan pangkat PNS (offsite)
122. 98 Tahun 2000: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
123. 97 Tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
124. 29 Tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
125. 73 Tahun 1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. (offsite)
126. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum - format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
127. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (pdf).
128. 05 Tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (offsite)
129. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
130. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010)
131. 40 Tahun 1994: tentang Rumah Negara (offsite: 01 02)
132. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
133. 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (offsite)
134. 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
135. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (offsite)
136. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (offsite)
137. 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
138. 30 Tahun 1990: Pendidikan Tinggi, lengkap dengan penjelasannya (pdf)
139. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (offsite)
140. 05 Tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang (offsite)
141. 36 Tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984 (offsite)
142. 35 Tahun 1983: Pendaftaran, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan.
143. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan karena Dinas. (offsite)
144. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
145. 28 Tahun 1981: Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. (offsite)
146. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (offsite)
147. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (offsite)
148. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (offsite). Peraturan ini telah diganti oleh PP No. 46 Tahun 2011.
149. 34 Tahun 1979: Penyusutan Arsip (offsite)
150. 7 Tahun 1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)
151. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil (offsite)
152. 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (offsite)
153. 6 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta (offsite)
154. 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (offsite)
155. 58 Tahun 1954: Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Universiteit Gadjah Mada (offsite)
156. 37 Tahun 1950: Universiteit Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
157. 23 Tahun 1949: Penggabungan semua perguruan tinggi di Yogyakarta menjadi Universiteit Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. 22 Tahun 2020: Hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 sebagai hari libur nasional.
2. 14 Tahun 2018: Hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2018 sebagai hari libur nasional.
3. 35/TK/Tahun 2017: Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
4. 18 Tahun 2017: Cuti Bersama Tahun 2017. (offsite)
5. 3 Tahun 2017: Libur Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia). (offsite)
6. 25 Tahun 2014: Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (offsite)
7. 12 Tahun 2014: Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang terkait sebutan Cina. (offsite)
8. 3 Tahun 2014: Penetapan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional. (offsite)
9. 29 Tahun 2013: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (Berkas lengkap 11MB rar. Offsites: 01 02 dengan lampiran 01, 02 dan 03)
10. 37 Tahun 2012: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013. (offsite)
11. 105 Tahun 2004: Pengelolaan Arsip Statis.
12. 87 Tahun 2004: Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, Perubahan pertama Perpres no. 01 Tahun 2009. (offsite)
13. 72 Tahun 2004: Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002, Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (offsite, lampiran)
14. 61 Tahun 2004: Perubahan ke 1 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011)
15. 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (offsite)
16. 42 Tahun 2002: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (offsite, Lampiran)
17. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
18. 17 Tahun 2000: Pelaksanaan APBN. (offsite)
19. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
20. 87 Tahun 1999: Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
21. 5 Tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
22. 14 Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
23. 57 Tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri (offsite)

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. 145 Tahun 2024: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (offsite)
2. 115 Tahun 2024: Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Tahun 2025-2045. (offsite)
3. 111 Tahun 2021: Dana Abadi di Bidang Pendidikan. (offsite)
4. 85 Tahun 2021: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Lampiran I, II, III, Lengkap. (offsite)
5. 62 Tahun 2021: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (offsite)
6. 54 Tahun 2021: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (offsite)
7. 33 Tahun 2020: Standar Harga Satuan Regional (lengkap dengan Lampiran 1 dan 2).
8. 82 Tahun 2019: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
9. 73 Tahun 2019: Kementerian Riset dan Teknologi. (offsite)
10. 72 Tahun 2019: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut Peraturan Presiden 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Presiden 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
11. 68 Tahun 2019: Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
    Bahan Tayangan Kemenpanrb: Tindak Lanjut Arahan Presiden dan Penataan Unit Organisasi Eselon 3 Kebawah pada Kementerian/Lembaga.
12. 63 Tahun 2019: Penggunaan Bahasa Indonesia. (offsite)
13. 39 Tahun 2019: Satu Data Indonesia. (offsite)
14. 16 Tahun 2019: Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 15 Tahun 2019. (offsite)
15. 136 Tahun 2018: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
16. 130 Tahun 2018: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. (offsite)
17. 38 Tahun 2018: Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045. (offsite)
18. 16 Tahun 2018: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (offsite)
19. 96 Tahun 2017: Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (offsite)
20. 87 Tahun 2017: Penguatan Pendidikan Karakter. (offsite)
21. 10 Tahun 2016: Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru. (offsite)
22. 154 Tahun 2015: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. (offsite)
23. 151 Tahun 2015: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
24. 37 Tahun 2015: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (offsite)
25. 14 Tahun 2015: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
26. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
27. 80 Tahun 2014: Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (offsite)
28. 72 Tahun 2014: Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. (offsite)
29. 43 Tahun 2014: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. (offsite). Lampiran: 1- Buku I ; 2- Buku II RKP 2015 ; 3- Lampiran 1 Buku II Matriks Target Kinerja ; 4- Rekapitulasi revisi pagu indikatif K/L ; 5- Lampiran 1 Buku II Matriks Prioritas Nasional ; 6- Buku III.
30. 40 Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
31. 39 Tahun 2014: Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (offsite)
32. 14 Tahun 2014: Perubahan kelima atas Perpres no.  24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (offsite)
33. 13 Tahun 2014: Perubahan kelima atas Peraturan Presiden no.  47 Tahun 2009  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perubahan pertama Perpres no.  76 Tahun 2011, perubahan kedua Perpres no.  77 Tahun 2011, Perubahan ketiga Perpres no.  91 Tahun 2011, Perubahan keempat  55 Tahun 2013. (offsite)
34. 112 Tahun 2013: Perubahan Keempat atas Perpres no.  26 Tahun 2009  tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional, Perubahan  Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan  Ketiga. (offsite)
35. 111 Tahun 2013: Perubahan atas Perpres no. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
36. 110 Tahun 2013: Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. (offsite)
37. 109 Tahun 2013: Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. (offsite)
38. 108 tahun 2013: Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. (offsite)
39. 107 Tahun 2013: Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI. (offsite)
40. 88 Tahun 2013: Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud. (offsite)
41. 55 Tahun 2013: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
42. 12 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
43. 126 Tahun 2012: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
44. 101 s/d 120 Tahun 2012: Tunjangan Kinerja PNS di 20 Kementerian/Lembaga Negara. (offsite)
45. 100 Tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
46. 97 Tahun 2012: Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
47. 71 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
48. 70 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasannya. (offsite, penjelasan)
49. 60 tahun 2012: Wakil Menteri. (offsite)
50. 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. (offsite)
51. 52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa (offsite)
52. 44 Tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
53. 43 Tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
54. 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
55. 41 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (offsite)
56. 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atauIndonesian Qualification Framework(IQF) - lengkap dengan lampirannya (offsite)
57. 91 Tahun 2011: Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
58. 77 Tahun 2011: Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
59. 76 Tahun 2011: Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
60. 67 Tahun 2011: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
61. 33 Tahun 2011: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air. (offsite, lampiran)
62. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
63. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (offsite)
64. 67 Tahun 2010: Perubahan atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (docx, offsite)
65. 54 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (offsite)
66. 32 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional (offsite)
67. 36 Tahun 2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Membatalkan Perpres No. 77 Tahun 2007. (offsite)
68. 35 Tahun 2010: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
69. 25 Tahun 2010: Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (offsite)
70. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (offsite) (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)
71. 47 Tahun 2009: Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
72. 26 Tahun 2009: Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional. (offsite)
73. 70 Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah (offsite)
74. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006) (offsite)
75. 77 Tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Telah dibatalkan oleh Perpres 36 Tahun 2010. (offsite)
76. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
77. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009). Petunjuk teknisnya ada dalam Perka BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS. (offsite)
78. 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis (offsite)
79. 47 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan (offsite)
80. 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
81. 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (offsite)
82. 30 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (offsite)
83. 26 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006) (offsite)
84. 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
85. 68 Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden (offsite)
86. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (offsite)

Penetapan Presiden Republik Indonesia

1. 1 Tahun 1965: Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (offsite)

Instruksi Presiden Republik Indonesia

1. 1 Tahun 2025: Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (offsite)
2. 2 Tahun 2022: Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (offsite)
3. 4 Tahun 2014: Langkah-langkah penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun angggaran 2014. (offsite)
4. 7 Tahun 2013: Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2013. (offsite)
5. 2 Tahun 2013: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. (offsite)
6. 1 Tahun 2013: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 lengkap dengan lampiran. (offsite: lampiran)
7. 17 Tahun 2011: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 lengkap dengan lampiran. (offsite)
8. 9 Tahun 2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (offsite)
9. 20 Tahun 1998: Penertiban sumber-sumber dana Yayasan (offsite)

Peraturan Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Terkait)

1. 39 Tahun 2025: Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (offsite)
2. 81 Tahun 2024: Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (offsite)
3. 44 Tahun 2024: Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. (tayangan, offsite). Untuk sementara ditunda implementasinya melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2024. (offsite)
4. 2 Tahun 2024: Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mencabut Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020. (offsite)
5. 53 Tahun 2023: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti. (offsite, tayangan Mendikbudristek, Buku saku FAQ, YouTube, Transformasi, Rencana Transformasi)
   Menggantikan: Permenristekdikti 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti, Permendikbud 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek 56 Tahun 2022: Standar Pendidikan Guru.
6. 49 Tahun 2023: Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. (offsite)
7. 34 Tahun 2023: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (offsite)
8. 3 Tahun 2023: Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (offsite)
9. 1 Tahun 2023: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional mencabut Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil - Materi Sosialisasi. (offsite)
10. 48 Tahun 2022: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
11. 8 Tahun 2022: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (offsite)
12. 1 Tahun 2022: Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. (offsite)
13. 41 Tahun 2021: Rekognisi Pembelajaran Lampau. Membatalkan Permenristekdikti no. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). (offsite)
14. 39 Tahun 2021: Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. (offsite)
15. 38 Tahun 2021: Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Membatalkan Permendikbud no. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Membatalkan Permendikbud no. 40 Tahun 2012). (offsite)
16. 36 Tahun 2021: Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. (offsite)
17. 35 Tahun 2021: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. (offsite)
18. 30 Tahun 2021: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan PT. (offsite)
19. 7 Tahun 2021: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. (offsite)
20. 49 Tahun 2020: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (offsite)
21. 25 Tahun 2020: Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
22. 22 Tahun 2020: Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024. (offsite)
23. 7 Tahun 2020: Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
24. 6 Tahun 2020: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
25. 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
26. 4 Tahun 2020: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
27. 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
28. 2 Tahun 2020: Tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. (offsite)
29. 1 Tahun 2020: Program Dokter Layanan Primer. (offsite)
30. 32 Tahun 2019: tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencabut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2019. (offsite)
31. 19 Tahun 2019: Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. (offsite)
32. 13 Tahun 2019: Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. (offsite)
33. 8 Tahun 2019: Perubahan Keempat atas Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
34. 61 Tahun 2018: Permenpanrb tentang Optimalisasi pemenuhan kebutuhan/formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam seleksi calon PNS Tahun 2018. (offsite)
35. 54 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi. (offsite)
36. 53 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri (offsite)
37. 52 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
38. 51 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan ijin PTS. (offsite)
39. 50 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
40. 49 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia. (offsite)
41. 33 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi. Mencabut Permenristekdikti 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (offsite)
42. 20 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang penelitian. (offsite)
43. 18 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. (offsite)
44. 6 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). (offsite)
45. 3 Tahun 2018: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. (versi scan) DIBATALKAN!
46. 20 Tahun 2017: Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. (offsite, versi lama, perbandingan: pdf jpg, tayangan).
    Petunjuk teknis Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 dalam format Word dan pdf.
47. 15 Tahun 2017: Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, membatalkan Permendikbud 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Perguruan Tinggi. (offsite)
48. 69 Tahun 2016: Pedoman pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
49. 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti.
50. 61 Tahun 2016: Pangkalan Data Pendidikan Dikti.
51. 36 Tahun 2016: Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti. (offsite)
52. 35 Tahun 2016: Program Profesi Insinyur. (offsite)
53. 106/PMK.02/2016: Peraturan Menteri Keuangan tanggal 30 Juni 2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. (offsite)
54. 33/PMK.02/2016: Peraturan Menteri Keuangan tanggal 2 Maret 2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. (offsite)
55. 32 Tahun 2016: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
56. 99/PMK.05/2016: Permenkeu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural. Lihat PP 20 Tahun 2016 tentang THR. (offsite)
57. 29 Tahun 2016: Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. (offsite)
58. 28 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. (offsite)
59. 26 Tahun 2016: Permenristekdikti tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). (offsite)
60. 14 Tahun 2016: Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
61. 6 Tahun 2016: Permendikbud tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata. (offsite)
62. 5 Tahun 2016: Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan. (offsite)
63. 168/PMK.05/2015: Permenkeu tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. (offsite)
64. 2 Tahun 2016: perubahan atas Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. (offsite)
65. 79 Tahun 2015: Data Pokok Pendidikan. (offsite)
66. 51 Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mencabut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2015. (offsite)
67. 50 Tahun 2015: Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan PTS. Peraturan ini mencabut Permendikbud No. 95 Tahun 2014. (offsite)
68. Permendikbud 50 Tahun 2015: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. (offsite)
69. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
70. 45 Tahun 2015: Perubahan Permenristekdikti No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN. (offsite)
71. 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
72. 43 Tahun 2015: Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (offsite)
73. 26 Tahun 2015: Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. (offsite)
74. 22 Tahun 2015: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite: Permenristek, Lampiran: 01 02 03)
75. 20 Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
76. 19 Tahun 2015: Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015. (offsite)
77. 18 Tahun 2015: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi. (offsite)
78. 15 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti. (offsite)
79. 14 Tahun 2015: Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (offsite: 01 02)
80. 13 Tahun 2015: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran. (offsite: 01 02)
81. 2 Tahun 2015: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
82. 1 Tahun 2015: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
83. 154 tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. (offsite)
84. 144 Tahun 2014: Kriteria lulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
85. 139 Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. (offsite)
86. 112 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
87. 97 Tahun 2014: Pedoman teknis penetapan tarif biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
88. 96 Tahun 2014: Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. (offsite)
89. 95 Tahun 2014: Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud ini dicabut oleh Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015. (offsite)
90. 93 Tahun 2014: Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
91. 92 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
92. 88 Tahun 2014: Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). (offsite)
93. 87 Tahun 2014: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
94. 81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
95. 77 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
96. 73 Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. (offsite)
97. 67 Tahun 2014: Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
98. 50 Tahun 2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (offsite)
99. 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
    Penyampaian Uji Publik Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
100. 46 Tahun 2014: Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi. (offsite)
101. 33 Tahun 2014: Perubahan atas Permendikbud No. 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). (offsite)
102. 31 Tahun 2014: Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. (offsite)
103. 30 Tahun 2014: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi. (offsite)
104. 29 Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (offsite)
105. 28 Tahun 2014: Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Non PNS. (offsite)
106. 25 Tahun 2014: Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No.  69 Tahun 2012. (offsite)
107. 24 Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (offsite)
108. 23 Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra. (offsite)
109. 22 Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara. (offsite)
110. 18 Tahun 2014: Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
111. 17 Tahun 2014: Pendirian Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
112. 14 Tahun 2014: mencabut Permendiknas 26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. (offsite)
113. 13 Tahun 2014: Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. (offsite)
114. 11 Tahun 2014: Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi. (offsite)
115. 8 Tahun 2014: Alih jabatan/tugas pegawai negeri sipil non dosen menjadi pengawai negeri sipil dosen. (offsite)
116. 3/PMK.05/2014: Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Uang Negera pada Bank Umum. (offsite)
117. 1 Tahun 2014: Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
118. 110 Tahun 2013: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
119. 109 Tahun 2013: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud 24 Tahun 2012. (offsite)
120. 108 Tahun 2013: Perubahan Kedua Atas Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud 4 Tahun 2013. (offsite)
121. 107 Tahun 2013: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya. (offsite)
122. 99 Tahun 2013: Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kemdikbud. (offsite)
123. 97 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. (offsite)
124. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
125. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan. (offsite)
126. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. (offsite)
127. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Membatalkan Permendikbud no. 40 Tahun 2012). (offsite)
128. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. (offsite)
129. 86 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (offsite)
130. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. (offsite)
131. 84 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
132. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi. (offsite)
133. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
134. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. (offsite)
135. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini merupakan Juklak Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (offsite)
136. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru. (offsite)
137. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN. (offsite)
138. 52 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (offsite)
139. 51 Tahun 2013: Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemdikbud. (offsite)
140. 48 Tahun 2013: Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) (offsite)
141. 46 Tahun 2013: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya; (offsite). Materi Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen oleh Tim PAK Pusat Mei 2014. (offsite)
142. 42 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (offsite)
143. 35 Tahun 2013: Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS PELAMAR UMUM 2013. (offsite)
144. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006). (offsite)
145. 21 Tahun 2013: Pemberian gelar doktor kehormatan. (offsite)
146. 17 Tahun 2013: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. Permenpan ini ditetapkan pada tangggal 15 Maret 2013 dan membatalkan Kepmenkowasbangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Permenpan ini berisi 6 lampiran, selain menetapkan persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, juga menetapkan batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan kepangkatan dosen. Lampiran V dan VI berisi wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas akhir. (offsite)
147. 16 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), perubahan pertama atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
148. 6 Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya, Permendiknas no. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (offsite)
149. 4 Tahun 2013: Perubahan Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. (offsite: 01, 02, 03)
150. 3 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (offsite)
151. 1 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (mirror, offsite)
152. 75 Tahun 2012: Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
153. Permenkeu 81/PMK.05/2012: Belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. (offsite)
154. 74 Tahun 2012: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan. (offsite)
155. 73 Tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya. (offsite)
156. 72 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia. (offsite)
157. 69 Tahun 2012: Perubahan Pertama Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
158. 65 Tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan. (offsite)
159. 64 Tahun 2012: Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. (offsite)
160. 60 Tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
161. 59 Tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional. (offsite)
162. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN).
163. 42 Tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
164. 41 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (offsite)
165. 40 Tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi. (offsite)
166. 37 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). (offsite)
167. 36 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan gedung/kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. (offsite)
168. 33 Tahun 2012: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
169. 32 Tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (offsite)
170. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Panduan PJJ Tahun 2011)
171. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud, lengkap dengan lampirannya.
172. 14 Tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 (offsite: Juknis)
173. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya. (offsite: peraturan dan lampiran)
174. 10 Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang wajib lapor harta kekayaan)
175. 8 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri (offsite).
176. 7 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia (offsite).
177. 1 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
178. 5 Tahun 2012: Sertifikasi Guru dalam Jabatan (offsite)
179. 4 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
180. 1 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010) (offsite)
181. Permenpan & RB 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. (offsite)
182. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
183. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
184. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas No. 16 Tahun 2009)
185. 44 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
186. 38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)
187. Permenpan &RB 34 Tahun 2011: Pedoman Evaluasi Jabatan. (offsite)
188. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, offsite). Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68 Tahun 2009 dan 67 Tahun 2009.
189. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (offsite)
190. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (offsite)
191. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
192. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
193. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
194. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (offsite dan lampirannya)
195. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (offsite)
196. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (offsite)
197. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
198. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
199. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (offsite)
200. 36 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
201. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (offsite)
202. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
203. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (offsite)
204. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (offsite)
205. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
206. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan (offsite)
207. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (offsite)
208. 14 Tahun 2010: Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
209. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
210. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (offsite)
211. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (offsite)
212. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
213. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
214. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite). Versi scan (offsite). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
215. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
216. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (offsite)
217. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
218. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional (offsite)
219. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
220. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
221. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (offsite)
222. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (offsite)
223. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
224. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
225. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
226. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
227. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (offsite)
228. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (offsite)
229. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (offsite)
230. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47 Tahun 2011)
231. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (offsite)
232. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
233. 84 Tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan pedoman pelaksanaan dari Inpres 9 Tahun 2000. (offsite)
234. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
235. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
236. 66 Tahun 2008: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
237. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi (offsite)
238. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (offsite)
239. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (offsite)
240. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (offsite)
241. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi (offsite)
242. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (offsite)
243. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
244. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (offsite)
245. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
246. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (offsite)
247. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
248. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
249. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
250. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
251. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (offsite)
252. 02 Tahun 2008: Buku (offsite)
253. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah (offsite)
254. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
255. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
256. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
257. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
258. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (offsite)
259. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
260. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
261. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
262. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
263. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
264. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (offsite)
265. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (offsite)
266. 42 Tahun 2006: Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas (offsite)
267. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin (offsite)
268. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
269. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
270. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (offsite)
271. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
272. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
273. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis (offsite)
274. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia (offsite)
275. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja (offsite)
276. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
277. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
278. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
279. 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi (offsite)

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. 209/P/2024: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen. (offsite)
2. 01/KB/2022: Keputusan Bersama Mendibudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri: Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. (offsite)
3. 186/M/2021: Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). (offsite)
4. 160/P/2021: Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis. (offsite)
5. 74/P/2021: Pengakuan SKS Pembelajaran Program Kampus Merdeka. (offsite)
6. 754/P/2020: Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Dikti di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2020. (offsite, Buku Panduan IKU PTN, Tayangan Nizam)
7. 01/KB/2020: Keputusan Bersama Mendibud, Menag, Menkes, dan Mendagri: Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19. (offsite)
8. 83/P/2020: Lembaga Akreditasi Internasional. (offsite)
9. 57 Tahun 2019: Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi. (offsite)
   Kepdirjenbelmawa 47/B/HL/2019: Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi, beserta lampirannya. (offsite)
   Kepdirjenbelmawa 46/B/H/2019: Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, beserta lampirannya. (offsite)
10. 164/M/KPT/2019: Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris. (offsite).
11. 257/M/KPT/2017: Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Kepmenristekdikti ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Permenristekdikti no.15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi. (offsite)
12. 492.1/M/Kp/VIII/2015: Klasifikasi dan Pemeringkatan PT di Indonesia Tahun 2015. (offsite)
13. 307/M/Kp/IV/2015: Satuan Biaya Penyelenggaran Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015. (offsite)
14. 306/M/Kp/IV/2015: Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Tahun 2015. (offsite)
15. 195/M/Kp/IV/2015: Penetapan logo Kemenristekdikti. (offsite: 01, 02)
16. 194/M/KP/IV/2015: Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015. (offsite: 01 02)
17. 193/M/KP/IV/2015: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Supervisi, Tim Monev, dan Sekretariat Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015. (offsite)
18. 144/M/Kp/IV/2015: Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti. (offsite)
19. 19/M/Kp/III/2015: Tim Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke 20 Tahun 2015. (offsite)
20. 11/M/Kp/II/2015: Perubahan Kepmen No.48/M/KP/XII/2014 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Menjadi Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2014 dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Pembiayaan Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015. (offsite)
21. 09/M/Kp/I/2015: Tim Sayembara Logo Kemenristekdikti. (offsite)
22. 08/M/Kp/I/2015: Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kemenristekdikti. (offsite)
23. 05/M/KP/I/2015: Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kemenristekdikti. (offsite: 01 02)
24. 257/P/2014: Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
25. 220/P/2014: Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.
26. 128/P/2014: Perguruan Tinggi penyelenggara sertfikasi pendidik untuk dosen.
27. 174/P/2012: Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (offsite)
28. 053/P/2012: Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
29. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01,  Lampiran 02). (offsite)
30. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (offsite)
31. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
32. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
33. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
34. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1 -1,8MB, Buku 2 -1Mb pdf, Buku 3 -0,6MB, Buku 4 -0,5Mb, Buku 5 -0,85MB)
35. 046 Tahun 2009: Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
36. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)
37. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
38. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
39. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
40. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (offsite)
41. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
42. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
43. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
44. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (offsite)
45. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
46. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (offsite) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
47. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
48. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
49. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
50. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
51. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
52. 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
53. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
54. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
55. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
56. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (offsite)
57. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi - pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999)
58. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
59. 0224/U/1995: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
60. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
61. 0326/U/1994: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
62. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
63. 0440/0/1992: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
64. 0211/U/1982: Program pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
65. 0124/U/1979: Jenjang program pendidikan tinggi dan program akta mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
66. 442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
67. 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
68. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

Instruksi Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan KementerianTerkait)

1. 1 Tahun 2019: Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
2. 1 Tahun 2013: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. (offsite)
3. 2 Tahun 2011: Kegiatan pengelolaan data pendidikan. (offsite)
4. 1 Tahun 2011: Rencana Aksi Kemdikbud untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011. (offsite)

Surat Edaran Menteri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Terkait)

1. 247/M.A/KU.01.02/2025: Tunjangan Kinerja Dosen. (offsite)
2. 15 Tahun 2024: Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti. (offsite, tayangan Mendikbudristek, Buku saku FAQ, YouTube, Transformasi, Rencana Transformasi)
   Menggantikan: Permenristekdikti 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti, Permendikbud 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek 56 Tahun 2022: Standar Pendidikan Guru. (offsite)
3. 14 Tahun 2024: Surat Edaran Penundaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. (offsite)
4. 58 Tahun 2020: Surat Edaran Menpanrb tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
5. 3 Tahun 2020: Surat Edaran Mendikbud tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan. (offsite)
6. B-1623/Kemensetneg/Ses/TU.00.04/06/2017: Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke 72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017. (offsite)
7. 17/M/I/2015: Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). (offsite: 01 02 03)
8. 01/M/SE/V/2015: Evaluasi Permendikbud. Penundaan Implementasi Permendikbud no. 49,73,95,154 Tahun 2014 dan Evaluasi Permendikbud - mulai 20 Mei 2015. (offsite)
9. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.

Peraturan Sesjen, Dirjen Dikti, dan Dirjen Terkait

1. 4 Tahun 2021: Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Buku Saku Bantuan Kuota Data Internet 2021. (offsite)

Keputusan Dirjen Dikti, dan Dirjen Terkait

1. 164/E/KPT/2022: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024. (offsite)
2. 164/E/KPT/2021: Pedoman Pendanaan Berbasis Capaian IKU PTN di Lingkungan Ditjen Dikti, Ristek. (offsite)
3. 118/E/KPT/2022: Tim Evaluator Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022. (offsite)
4. 135/E/KPT/2021: Keputusan Dirjen Dikti Ristek tentang Penghargaan Capaian IKU PTN di Lingkungan Ditjen Dikti, Ristek. Petunjuk penggunaan penghargaan ini diatur dengan Surat Edaran Dirjendiktiristek Nomor 5 Tahun 2021. (offsite)
5. 12/E/KPT/2021: Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. (offsite). Tayangan dari Direktorat SDM, Ditjen Diktiristek tahun 2021: Arah Kebijakan BKD Tahun 2021, Pedoman Operasional BKD Tahun 2021, dan Matriks Pedoman Operasional BKD Tahun 2020.
6. 84/E/KPT/2020: Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Pelaksanaan Matakuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. (offsite)
7. 47/B/HL/2019: Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi, beserta lampirannya. (offsite)
8. 46/B/H/2019: Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, beserta lampirannya. (offsite)
9. 21 Tahun 2015: Pelaksanaan pengalihan PNS Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kemristekdikti. (offsite)
10. 19 Tahun 2015: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang PNS secara elektronis. (offsite)
11. 27/DIKTI/Kep/2014: Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014-2015. (offsite)
12. 25/DIKTI/Kep/2014: Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru. (offsite)
13. 15/DIKTI/Kep/2013: Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian. (offsite)
14. 71/DIKTI/Kep/2012: Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013.
15. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, offsite)
16. 70/D/T/2010: 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (offsite)
17. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (offsite)
18. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
19. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
20. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
21. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (offsite)
22. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (offsite)
23. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (offsite)
24. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (offsite)
25. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
26. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (offsite)
27. 108/DIKTI/Kep/2001: Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Lampiran 2. (offsite)
28. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN.
29. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (offsite)
30. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP) (offsite)

Surat Edaran Sekjen, Dirjen Dikti, Direktur

1. 1009/E.E3/KU.07.00/2024: Call for Proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun 2024. (offsite)
2. 0100/E.E4/DT.04.01/2023: Pengaturan tentang penilaian angka kredit Dosen dan kewajiban khusus BKD. (offsite)
3. 1198/E.E1/KS.08.02/2022: Call for Proposal Program Matching Fund dan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun 2023. (offsite)
4. 3 Tahun 2022: Penyelenggaraan Pembelajaran di PT di Masa Pandemi COVID-19 Tahun Akademik 2022/2023. (offsite)
5. 0403/E.E4/KK.00/2022: Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang masa kerja dosen: SE Dirjen Dikti 638/E.E4/KP/2020. (offsite)
6. 5 Tahun 2021: Penggunaan Insentif Penghargaan Capaian IKU PTN di Lingkungan Ditjen Dikti, Ristek (Kepdirjendiktiristek 135/E/KPT/2021). (offsite)
7. 68446/A.A3/TI.00.02/2021: Surat edaran Sekjen Dikti Ristek tentang Pemberian NIDN bagi dosen non-ASN di PTN. (offsite)
8. 638/E.E4/KP/2020: Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen. (offsite)
9. 262/E.E2/KM/2020: Surat edaran Dirjen Dikti tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19. (offsite)
10. KEP-156/PJ/2020: Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. (offsite)
11. 061/B.B4/TU/2018: Surat Edaran Dirjen Pembelajaran tentang Nomenklatur Program Studi kepada PTN dan PTN-BH. Tayangan Menristekdikti tentang Otonomi PTNBH dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi persaingan global disampaikan di Kampus ITS, Surabaya, 4 April 2018.
12. 3508/C.C4/KL/2017: Surat Edaran Dirjen Kelembagaan tentang Perubahan Nama Program Studi sesuai Kepmenristekdikti 57/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi (yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Permenristekdikti no.15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi).
13. 444/B/SE/2016: Surat Edaran Dirjen Belmawa tentang implementasi SN Dikti pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan. (offsite)
14. 435/B/SE/2016: Surat Edaran Dirjen Belmawa tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum. (offsite)
    1. Pendidikan Agama Islam (441MB, offsite)
    2. Pendidikan Bahasa Indonesia (365MB, offsite)
    3. Pendidikan Agama Budha (80MB, offsite)
    4. Pendidikan Agama Hindu (26MB, offsite)
    5. Pendidikan Agama Katolik (19MB, offsite)
    6. Pendidikan Agama Khong Hu Cu (19MB, offsite)
    7. Pendidikan Agama Kristen (361MB, offsite)
    8. Pendidikan Pancasila (23MB, offsite)
    9. Pendidikan Kewarganegaraan (29MB, offsite)
15. 945/C1/KL/2016: Surat edaran Sesditjen tertanggal 29 April 2016 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016 pada Perguruan Tinggi Swasta Kluster 4 dan 5. (offsite)
16. 807/C/KL/2016: Surat edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan PT tertanggal 26 April 2016 tentang Pengumuman Penerimaan Usulan Proposal Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016 pada Perguruan Tinggi Swasta Kluster 4 dan 5. (offsite)
17. 1864/E4/2015: Surat edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Angka Kredit Dosen.
18. 4798/E/E2.3/KL/2015: Jumlah dosen minimal di setiap program studi. (offsite)
19. 4850/E.E2.3/KL/2015: Nisbah dosen/mahasiswa lebih besar atau sama dengan 100 dan sanksi. Mencabut Surat Edaran 1915/E.E2.3/KL/2015. (offsite)
20. 1915/E.E2.3/KL/2015: Edaran Direktur Lemkerma tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi. (offsite)
21. 1765/E.E2.3/KL/2015: Edaran Direktur Lemkerma tertanggal 25 Februari 2015 tentang Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi " Non Aktif." (offsite)
22. 1613/E2.4/LN/2015: Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PD Dikti.
23. 1229/E2.3/T/2015: Surat edaran Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi.
24. 865/e4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D3 Serdos Tahun 2015. (offsite)
25. 0543/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kewajiban Pergunakan PD Dikti Feeder bagi PT Dimulai dari Periode Pelaporan 2014-2 (Feb 2015). (offsite)
26. 0542/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kopertis Wajib Memenuhi Kriteria Standar Pengelolaan Feeder PD Dikti. (offsite)
27. 360/E4.4/2015: Surat Edaran Direktur Diktendik 2 Maret 2015 tentang Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana (S1). (offsite)
28. 317/E4.4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2015. (offsite: 01 02)
29. 0404/E3.2/2015: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Peruruan Tinggi. (offsite: 01 02   03)
30. 228/E4.4/2015: Edaran Direktur Diktendik: Studi Lanjut S2/S3 bagi Dosen di Lingkungan Kemristek Dikti 2015. (offsite: 01 02)
31. 226/E4.5/2015: Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang Pangkalan data Pendidikan Tinggi. (offsite)
32. 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik: Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). (offsite) 
33. 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik: Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012. (offsite: 01 02 03)
34. 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik: Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
35. 145/E.E2/KL/2015: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 9 Januari 2015 tentang Pembukaan Pengusulan Pendirian Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Prodi. (offsite)
36. 68/E.E3/DT/2015: Surat edaran Dirjen Dikti tentang implementasi UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) periode tahun 2015. (offsite)
37. 43/E.E3/BD/2015: Edaran Dirjen Dikti: Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan PPA Tahun 2015. (offsite)
38. 02/TST/KRTPT/111/2015: Edaran Menristekdikti tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) Kemenristekdikti Tahun 2015. (offsite)
39. 122303/A.A1/KP/2014: Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
40. 10313/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 31 Des 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS. (offsite: 01 02)
41. 8414/E.E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi. (offsite)
42. 8319/E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 24 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi. (offsite)
43. 6761/E2.2/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru. (offsite)
44. 5923/E1.2/KP/2014: Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti. (offsite)
45. 4329/E1.1/KU/2014: Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi. (offsite)
46. 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun. (offsite)
47. 2186/E/LL/2014: Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners T.A.2014. (offsite)
48. 1613/E2.4/LN/2015: Edaran Direktur Lemkerma tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PD Dikti untuk Pengelompokan Peringkat PT. (offsite: 01   02   03)
49. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti. (offsite)
50. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud. (offsite)
51. 887/E.E3/MI/2014: Penjelasan Linieritas Ilmu. (offsite)
52. 672/E.E3/KM/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015. (offsite)
53. 696/E.E3/MI/2014: Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen. (offsite)
54. 658/E.E2/DT/2014: Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru. (offsite)
55. 620/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud no. 48 Tahun 2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar. (offsite)
56. 576/E/HK/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran. (offsite)
57. 547/E3.3/DT/2014: Menerima Kembali Usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter. (offsite)
58. 529/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners. (offsite)
59. 526/E.E3/MI/2014: Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite). Tayangan Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
60. 481/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D1 Serdos Tahun 2015. (offsite)
61. 420/E.E2/KL/2014: Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan Alih Kelola PTS. (offsite)
62. 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan. (offsite)
63. 315/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013. (offsite)
64. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti. (offsite)
65. 239/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru. (offsite)
66. 194/E.E3/AK/2014: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. (offsite)
67. 177/E.E4/AJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka kredit dosen terkait Permenpan 17 Tahun 2013. (offsite)
68. 145/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembukaan pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi. (offsite)
69. 28 March 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Tahun 2014. Tayangan dari Dikti. (offsite)
70. K.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (offsite)
71. 5447/BAN-PT/AK/2013: Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
72. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara. (offsite)
73. 2189/E4.3/2013: Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti kepada Rektor UGM tentang Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen, khususnya Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar.
74. 2210/E4.1/2013: Edaran Direktur Diktendik  tanggal 17 Desember2013 tentang ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris. (offsite)
75. 1807/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang penyedia layanan tes yang diakui Dikti. (offsite)
76. 1588/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang Pendaftaran Tes Online. (offsite)
77. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikan jabatan/Pangkat Guru Besar. (offsite)
78. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana. (offsite)
79. 1259/E.E3/DT/2013: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan. (offsite)
80. 704/E.E3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan. (offsite)
81. 576/E/HK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran. (offsite)
82. 570/E.E3/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi Poltekkes.
83. 271/E5.4/HP/2013: Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013. (offsite)
84. 4 Tahun 2013: Surat Edaran Menpan tentang pemberian tugas belajar dan ijinnya. (offsite)
85. 510/E4.3/2013: Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012 perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013) (offsite)
86. 1897/E2.3/T/2013: SE Direktur Kelembagaan dan Kerjasama terkait Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
87. 272/E1.1/KU/2013: SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal).
88. 160/E/AK/2013: SE Dirjen Dikti tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
89. 97/E/KU/2013: Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
90. SE Menpanrb 2 Tahun 2013: Surat edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. (offsite)
91. Perka BKN No. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (membatalkan SE Kepala BKN No. 02/SE/1980). Tanggal mulai pelaksanaan Perka ini: 01 Januari 2014.
92. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013). (offsite)
    Sudah dibatalkan oleh SE Direktur Diktendik No. 510/E4.3/2013.
93. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban. (offsite)
94. 3603/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru tentang Sertifikasi dosen. (offsite)
95. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor. (offsite)
96. 1287/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. (offsite)
97. 1276/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan. (offsite)
98. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen adalah guru, lampirannya. (offsite)
99. 2844/E4.1/2012: Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (offsite)
100. 1314/D4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Kenaikan pangkat/Jabatan akademik dosen. (offsite)
101. 1293.1/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru (offsite)
102. 1287/E/T/2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. (offsite)
103. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos (offsite)
104. 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik. (offsite)
105. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru. (offsite)
106. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. (offsite)
107. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012 (nomornya kembar dengan SE yang lain) (offsite)
108. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen.
109. 928/E4.1/2012: Nomor Induk Dosen Nasional bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edaran dan lampirannya)
110. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS (offsite)
111. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (offsite)
112. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) (offsite)
113. 64/E4.3/2012: Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen.
114. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
115. 0677/A.A5/SE/2012: Perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
116. 305/E/T/2012: Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak menaikkan SPP pada tahun akademik 2012-2013.
117. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (offsite: 01 02 03).
118. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (offsite: Surat Edaran Dirjen, Panduan -37,5MB)
119. 152/E/T/2012: ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 yang merupakan salah satu syarat kelulusan, yang berlaku terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 (offsite)
120. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditdiktendik) tentang solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
121. 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan Fungsional (offsite)
122. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan (offsite)
123. 4087/E1.2/B/2011: Surat edaran tentang Permendiknas Permendiknas 38 Tahun 2011.
124. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (offsite)
125. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN (offsite)
126. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang penggunggahan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat (offsite)
127. 2030/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)
128. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS (offsite)
129. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi (offsite)
130. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan dan Kebidanan
131. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi baru
132. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen (offsite)
133. 1037/E4.3/2011: tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen (offsite).
134. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (offsite)
135. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (offsite)
136. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan) (offsite)
137. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru (offsite)
138. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi (offsite)
139. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (offsite)
140. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi (offsite)
141. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (offsite)
142. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (offsite)
143. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
144. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA.
145. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (offsite)
146. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
147. 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (offsite)
148. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar (offsite)
149. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (offsite)
150. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI (offsite)
151. 4159/A4.3/KP/2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (offsite)
152. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru.
153. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (offsite).
154. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (offsite)
155. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (offsite)
156. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (offsite)
157. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (offsite)
158. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (offsite)
159. 1185.1/D4.4/2010: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri.
160. 481/D4.4/2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti. (zip format)
161. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (offsite)
162. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (offsite)
163. 4565/DI.3/C/2009: Surat edaran Sekretaris Ditjen Dikti perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
164. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (offsite)
165. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
166. 23327/A.4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang dosen tugas belajar (offsite)
167. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (offsite)
168. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
169. 2920/D/T/2007: Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini (mirror)
170. 1317/D5.1/T/2007: Legalisasi Foto Copy Ijazah (offsite)
171. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh (offsite)
172. Perka BKN no. 39/2007: Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai tunjangan berkaitan rangkap jabatan, Bab III ayat 2 (offsite)
173. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (offsite 1, offsite 2)
174. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum (offsite)
175. SE/15/M.PAN/2004: Surat Edaran MenPan tentang larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru. (offsite)
176. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis (offsite)
177. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung (offsite)
178. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (offsite)
179. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
180. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (offsite)
181. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (offsite)
182. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud (offsite)
183. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
184. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (offsite)
     Catatan: sila lihat peraturan lebih baru: 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
185. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
186. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (offsite)
187. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN yang sudah memiliki Permendiknas No. 67 Tahun 2008) (mirror 1, mirror 2)
     23 Oktober 2005: Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998 (offsite)
188. 2705/D/T/1998: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
189. 4039/D/T/1993: Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
190. 1983: Petunjuk pelaksanaan sistem kredit di Perguruan Tinggi. (offsite)
191. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya dan Seterusnya (offsite)

---

Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Nasional

1. 2024-10-11: Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Hak Cipta: © 2024 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Dilindungi Undang-Undang. Diterbitkan oleh: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (offsite)

---

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

1. Permendikbudristek 53 Tahun 2023: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti. (offsite, tayangan Mendikbudristek, Buku saku FAQ, YouTube, Transformasi, Rencana Transformasi)
   Menggantikan: Permenristekdikti 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti, Permendikbud 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek 56 Tahun 2022: Standar Pendidikan Guru.
2. Permendikbud 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
3. Permendikbud 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
4. Permenristekdikti 50 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perubahan atas Permenristekdikti 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
5. Permenristekdikti 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
   Penyampaian Uji Publik Perubahan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
7. SE Dirjen Dikti 526/E.E3/MI/2014: Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite). Tayangan Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
8. UU 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya. (offsite, mirror). Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat diikuti di sini.
9. UU 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
10. PP 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (pdf).
11. UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).

---

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia

1. Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti, tayangan tahun 2019:
   1. Peta Jalan Akreditasi/Sertifikasi Program Studi Internasional di PT Indonesia.
   2. Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran (Outcome Based Education - OBE). (offsite)
   3. Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran
2. Permenristekdikti 62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti.
3. Permendikbud 50 Tahun 2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (offsite)
4. Permendiknas 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 2016.
6. Lembaga Layanan Dikti Wilayah XII

---

Peraturan tentang Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

1. Permendikbud 139 Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. (offsite)
2. Permendiknas 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
3. Kemendikbud 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)

A. Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

1. PP 108 Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya. (offsite)
2. PP 54 Tahun 2015: Statuta Institut Teknologi Sepuluh November. (offsite: 01 02)
3. PP 53 Tahun 2015: Statuta Universitas Hasanuddin. (offsite: 01 02)
4. PP 52 Tahun 2015: Statuta Universitas Diponegoro. (offsite: 01 02)
5. PP 51 Tahun 2015: Statuta Universitas Padjadjaran. (offsite)
6. Permendikbud 23 Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra. (offsite)
7. Permendikbud 22 Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara. (offsite)
8. PP 30 Tahun 2014: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
9. PP 16 Tahun 2014: Statuta Universitas Sumatera Utara. (offsite)
10. PP 15 Tahun 2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. (offsite)
11. PP 68 Tahun 2013: Statuta Universitas Indonesia. (offsite)
12. PP 67 Tahun 2013: Statuta Universitas Gadjah Mada. (offsite)
13. PP 66 Tahun 2013: Statuta Institut Pertanian Bogor. (offsite)
14. PP 65 Tahun 2013: Statuta Institut Teknologi Bandung. (offsite)
15. Permendiknas 75 Tahun 2013: Statuta Universitas Bengkulu. (offsite)
16. Permendiknas 53 Tahun 2013: Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung. (offsite)
17. Permendiknas 47 Tahun 2013: Statuta Universitas Andalas. (offsite)
18. Permendiknas 02 Tahun 2013: Statuta Universitas Cenderawasih. (offsite)
19. Permendiknas 43 Tahun 2012: Statuta Universitas Haluoleo. (offsite)
20. Permendiknas 61 Tahun 2011: Statuta Universitas Sam Ratulangi. (docx, offsite)
21. Permendiknas 49 Tahun 2011: Statuta Institut Teknologi Sepuluh November. (offsite)
22. Permendiknas 34 Tahun 2011: Statuta Universitas Negeri Yogyakarta. (offsite)
23. Permendiknas 08 Tahun 2011: Statuta Universitas Negeri Semarang atau di sini. (offsite)
24. Permendiknas 16 Tahun 2010: Statuta Universitas Tadulako. (offsite)
25. Permendiknas 02 Tahun 2009: Statuta Universitas Nusa Cendana. (offsite)
26. Permendiknas 44 Tahun 2008: Statuta Politeknik Negeri Kupang. (offsite)
27. Permendiknas 43 Tahun 2008: Statuta Universitas Pendidikan Ganesha. (offsite)
28. Permendiknas 37 Tahun 2008: Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual. (offsite)
29. Permendiknas 07 Tahun 2008: Statuta Politeknik Negeri Semarang. (offsite)
30. Permendiknas 23 Tahun 2007: Statuta Universitas Terbuka. (offsite)
31. Permendiknas 10 Tahun 2007: Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (offsite)
32. Permendiknas 36 Tahun 2006: Statuta Universitas Malikussaleh. (offsite)
33. Permendiknas 33 Tahun 2006: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
34. Permendiknas 30 Tahun 2006: Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan. (offsite)
35. Permendiknas 29 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Malang. (offsite)
36. Permendiknas 18 Tahun 2006: Statuta Universitas Negeri Gorontalo. (offsite)
37. Permendiknas 15 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Jember. (offsite)
38. Permendiknas 11 Tahun 2006: Statuta Universitas Trunojoyo. (offsite)
39. Permendiknas 08 Tahun 2006: Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar. (offsite)
40. Permendiknas 03 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Bandung. (offsite)
41. Permendiknas 16 Tahun 2005: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
42. Permendiknas 13 Tahun 2003: Statuta Universitas Sam Ratulangi. (offsite)
43. Kepmendikbud 0440/0/1992: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
44. Kepmendikbud 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)

B. Pelatihan Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Indonesia

Makassar 2014	Kupang 2013
Catatan: Peserta workshop berdasarkan undangan dari Ditlemkerma Dikti.
Penjelasan Kegiatan Workshop Penyusunan Statuta dan Renstra PT 2014 (447,4 KB pdf) Kerangka Panduan Hibah Renstra dan Tatakelola 2014 (714,3 KB pdf) Good University Governance (1,13 MB pdf) Resolusi Konflik (1,01 MB pdf) Penyusunan Statuta PTS (1,28 MB pdf) Lembar Kerja Penyusunan Statuta PTS (71,6 KB docx) Manajemen Perguruan Tinggi - Revisi. (4,78 MB pdf) Manajemen Perguruan Tinggi (6,60 MB pdf) Penyusunan Rencana Strategis PT (2,22 MB pdf) Lembar Kerja Penyusunan Renstra PTS (75,0 KB docx) Panduan Hibah Tatakelola PTS 2014 (401,9 KB pdf) Panduan Hibah Renstra PTS 2014 (387,0 KB pdf)	Arah Pengembangan Dikti (5MB) Tatakelola Perguruan Tinggi (1 MB) Penyusunan Statuta PTS Berdasarkan UU Dikti (1 MB) Lembar Kerja Penyusunan Statuta PTS (100 KB) Transformasi Sosial di Perguruan Tinggi (700 KB) Penyusunan Rencana Strategis Perguruan Tinggi (400 KB) Kerangka Hibah Renstra dan Tatakelola 2013 (400 KB) Lembar Kerja Renstra 2013 (100 KB) Panduan Hibah Peningkatan Tatakelola PTS 2013 (300 KB) Panduan Hibah Renstra PTS 2013 (300 KB)

Renstra Pendidikan Nasional

1. Peta Jalan Pendidikan: (1) Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2025-2045 - Ringkasan 2024-10-09-16:05 (YouTube), (2) Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemendikbudristek Mei 2020. Catatan: Peta Jalan Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035,tidak digunakan lagi, menurut penjelasan internal Kemendikbudristek.
2. UU 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya. (offsite, mirror)
3. UU 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
4. Permenristekdikti 13 Tahun 2015: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran. (offsite: 01 02)
5. Permendikbud 22 Tahun 2015: Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019. (offsite)
   • Renstra Kemdikbud 2015-2019. (offsite)
   • Renstra Setjen Kemdikbud 2015-2019. (offsite)
6. Renstra Kemdikbud 2010-2014. (offsite)
7. Renstra Dikti Kemdikbud
   1. Renstra 2010-2014
   2. HELTS 2003-2010
      1. Untuk pengambil keputusan
      2. Untuk kalangan akademisi
      3. Untuk umum
      4. Bahasa Inggris
   3. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) 1996-2005.
8. Ki Hadjar Dewantara
   1. Buku I: Pendidikan
   2. Buku II: Kebudayaan

Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Indonesia

1. Permenristekdikti 3 Tahun 2016: Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif. (offsite)
2. Permenristekdikti 48 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala. (offsite)
3. Permenristekdikti 47 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya. (offsite)
4. Permenristekdikti 46 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin. (offsite)
5. Permenristekdikti 42 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. (offsite)
6. Permenristekdikti 41 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (offsite)
7. Permenristekdikti 40 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan. (offsite)
8. Permenristekdikti 39 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. (offsite)
9. Permenristekdikti 38 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. (offsite)
10. Permenristekdikti 37 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera. (offsite)
11. Permenristekdikti 36 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus. (offsite)

Peraturan tentang Yayasan

1. UU 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU 16 Tahun 2001 (offsite).
2. UU 16 Tahun 2001: Yayasan (offsite)
3. PP 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. (offsite: 01, 02)
4. PP 38 Tahun 2009: Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada yayasan. (offsite).
5. PP 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. (offsite)
6. Inpres 20 Tahun 1998: Penertiban Sumber-sumber dana Yayasan. (offsite)
7. Contoh Akta Yayasan (situs 1, situs 2).

---

Peraturan di Indonesia mengenai plagiarisma

1. UU 19 Tahun 2002: hak cipta (offsite)
2. UU 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya), pada Pasal 25 ayat 2 serta Pasal 70
3. Permendiknas 17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (offsite)
4. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (offsite)
5. Surat Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (offsite)
6. Surat Dirjen Dikti 3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat (offsite)

Berkas Sertifikasi Dosen, Beban Kerja Dosen (BKD), dan SIPKD

1. Kepdirjendikti 12/E/KPT/2021: Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. (offsite). Tayangan dari Direktorat SDM, Ditjen Diktiristek tahun 2021: Arah Kebijakan BKD Tahun 2021, Pedoman Operasional BKD Tahun 2021, dan Matriks Pedoman Operasional BKD Tahun 2020.
2. Permendikbud 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (offsite)
3. Kepmendikbud 128/P/2014: Perguruan Tinggi penyelenggara sertfikasi pendidik untuk dosen.
4. Surat Edaran 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru tentang Sertifikasi dosen. (offsite)
5. Situs Kopertis Wilayah 12: memuat berkas sertifikasi dosen secara lengkap.
6. Tayangan Direktorat Sumberdaya Iptek dan Dikti:
   • Peraturan Bidang Sumber Daya Iptek Dikti oleh Ali Ghufron Mukti, Direktur Jendral Sumber Daya Iptek dan Dikti, Semarang 3-4 Januari 2019.
   • Penyamaan Persepsi Rubrik Beban Kerja Dosen (BKD) dalam Tridharma Perguruan Tinggi oleh Tim BKD, Direktur Jendral Sumber Daya Iptek dan Dikti, 2017.
7. Tahun 2015:
   1. Buku 1: Naskah Akademik (offsite)
   2. Buku 2: Penilaian Portofolio (offsite)
   3. Buku 3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos Terintegrasi (offsite).
   4. Gabungan Buku 1-3.
8. Tahun 2014:
   1. Buku 1: Naskah Akademik (offsite)
   2. Buku 2: Penilaian Portofolio (offsite)
   3. Buku 3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos Terintegrasi (offsite)
      Lampiran Buku 3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos Terintegrasi (offsite)
9. Tahun 2013:
   1. Basis data BKD 14 Januari 2013
10. Tahun 2012:
    1. Pedoman Serdos 2012, Materi Sosialisasi dan Petunjuk Penggunaan
    2. Berkas lengkap Maret 2012 (basisdata 1,5MB)
11. Tahun 2011:
    1. Berkas lengkap Juli 2011 (24,5MB rar)
    2. Pembaharuan Sistem Serdos 2011 dan Prosedur Operasional Baku (POB) Serdos Integratif 2011 (offsite: PS dan POB)
    3. Buku Serdos: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran (offsite: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran)
    4. Materi Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT (391KB pdf, offsite)
    5. Materi Contoh Pelaporan Beban Kerja Dosen 2011 (90KB pdf, offsite)
    6. Aplikasi Beban Kerja Dosen 13 Juni 2011 (750KB rar, offsite)
    7. Arsip aplikasi versi sebelumnya: Aplikasi Beban Kerja Dosen 4 Mei 2011 (750KB rar, offsite)
12. Tahun 2010:
    1. Naskah Akademik (182KB pdf, offsite)
    2. Penyusunan Portofolio (497KB pdf, offsite)
    3. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data (287KB pdf, offsite)
    4. Lampiran Buku 3 (593KB pdf, offsite)
    5. Pedoman Beban Kerja (133KB pdf)
    6. Lampiran Beban Kerja (172KB pdf)
    7. Lampiran untuk diisi oleh dosen yang disertifikasi
       1. Identitas Dosen dan Lembar Pengesahan
       2. Lampiran P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan
       3. Lampiran P.V: Deskripsi Diri (original)
       4. Lampiran P.V: Curriculum Vitae (original)
       5. Lampiran Format F1: Beban Kerja Dosen
13. Tahun 2009:
    1. Naskah Akademik (173KB pdf, 381KB doc)
    2. Penyusunan Portofolio (471KB pdf, 708KB doc)
    3. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data (334KB pdf, 414KB doc)
    4. Lampiran Buku 3:
       1. Lampiran M.1: Data Usulan
       2. Lampiran M.2: Penetapan Peserta oleh Ditjen Dikti (Format-B)
       3. Lampiran M.3: BA-1
       4. Lampiran M.4: BA-2
       5. Lampiran M.5: BA-3 (26KB doc)
       6. Lampiran M.6: Label amplop
       7. Lampiran M.7: BA-4 (30KB doc)
       8. Lampiran M.8: Label amplop
       9. Lampiran M.9: Label kothak
       10. Lampiran M.10: BA-5
       11. Lampiran M.11: Format-C
       12. Lampiran M.12: BA-6
       13. Lampiran M.13: Koding Perguruan Tinggi
       14. Lampiran M.14: Koding Rumpun, Sub Rumpun dan Bidang Studi
       15. Lampiran M.15: Persyaratan Peserta
       16. Lampiran M.16: Persyaratan Menjadi Asesor
       17. Lampiran M.17: BA-7
       18. Lampiran M.18: BA-8
    5. Lampiran P.I: Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    6. Lampiran P.II: Penilaian Sejawat Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    7. Lampiran P.III: Penilaian Atasan Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    8. Lampiran P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    9. Lampiran P.V: Deskripsi Diri Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    10. Identitas Dosen dan Lembar Pengesahan (30KB doc)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

1. Situs resmi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
2. Permendikbud 65 Tahun 2014: Buku teks pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.
3. Permendikbud 71 Tahun 2013: Buku teks pelajaran dan Buku Panduan untuk Pendidikan dasar dan Menengah.
4. Permendikbud 70 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
5. Permendikbud 69 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
6. Permendikbud 68 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
7. Permendikbud 67 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
8. Permendikbud 66 Tahun 2013: Standar Penilaian Pendidikan.
9. Permendikbud 65 Tahun 2013: Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud 64 Tahun 2013: Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud 54 Tahun 2013: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendiknas 69 Tahun 2009: Standar biaya operasi non-personalia tahun 2009.
13. Kepmendikbud 220/P/2014: Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.
14. Ujian Nasional Tahun 2015
    1. Permendikbud 5 Tahun 2015: Kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan Ujian Nasional, dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
    2. Permendikbud 6 Tahun 2015: Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan penyelenggara Program Paket A/ULA.
    3. Peraturan BSNP Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015.
    4. Keputusan BSNP Nomor 0250/SKEP/BSNP/III/2015 tentang penetapan PTN koordinator pemindai Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK tahun pelajaran 2014/2015.

Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT)

1. Permendiknas 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (offsite)
2. Permendiknas 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (membatalkan 187/U/1998)
3. Kepmendikbud 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
4. Kepmendikbud 0224/U/1995: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Kepmendikbud 0326/U/1994: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. SE Dirjen Dikti 194/E.E3/AK/2014: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. (offsite)
7. Pemetaan PTN berdasarkan aturan dasar perguruan tinggi.
8. Dapatkan borang terbaru langsung dari Situs BAN PT
9. Situs asli borang BAN PT
   1. Regulasi terkait BAN-PT
   2. Surat Edaran 609/BAN-PT/Edaran/III/2009, 10 Maret 2009, pemberlakuan perangkat akreditasi
   3. Daftar Borang dan Instrumen Terbaru
   4. Berkas lengkap dan tayangan 8Tahun 2019: Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 (7 MB rar) dan Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 (16 MB rar)
10. Sarjana-S1 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1 -Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana
    2. Buku 2 -Standar dan Prosedur Akreditasi Sarjana
    3. Buku 3A -Borang Akreditasi Sarjana
    4. Buku 3B -Borang Fakultas-Sekolah Tinggi
    5. Buku 4 -Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1
    6. Buku 5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana
    7. Buku 6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Prodi S1
    8. Buku 7 -Pedoman Asesmen Lapangan
    9. Pedoman Evaluasi Diri
    10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 2009
11. Pascasarjana-S2 - Edisi Sosialisasi Oktober 2009(gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1 -Naskah Akademik S2 2009
    2. Buku 2 -Standar dan Prosedur Akreditasi PS S2
    3. Buku 3A -Borang Akreditasi PS S2
    4. Buku 3B -Borang Unit Pengelola S2
    5. Buku 4 -Panduan Pengisian Instrumen S2
    6. Buku 5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS S2
    7. Buku 6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS S2
    8. Buku 7 -Pedoman Asesmen Lapangan S2
    9. Pedoman Evaluasi Diri
12. Pascasarjana-S3 - Edisi Sosialisasi Oktober 2009(gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1 -Naskah Akademik S3 2009
    2. Buku 2 -Standar dan Prosedur Akreditasi PS S3
    3. Buku 3A -Borang Akreditasi PS S3
    4. Buku 3B -Borang Unit Pengelola S3
    5. Buku 4 -Panduan Pengisian Instrumen S3
    6. Buku 5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS S3
    7. Buku 6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS S3
    8. Buku 7 -Pedoman Asesmen Lapangan S3
    9. Pedoman Evaluasi Diri
13. Borang Diploma - Edisi Sosialisasi Oktober 2009(gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1 -Naskah Akademik 2009
    2. Buku 2 -Standar dan Prosedur Akreditasi PS
    3. Buku 3A -Borang Akreditasi PS
    4. Buku 3B -Borang Unit Pengelola
    5. Buku 4 -Panduan Pengisian Instrumen
    6. Buku 5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS
    7. Buku 6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS
    8. Buku 7 -Pedoman Asesmen Lapangan
    9. Pedoman Evaluasi Diri

Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia

1. PP 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
2. Perpres 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework (IQF) - lengkap dengan lampirannya (offsite)
3. Permendikbud 5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. (offsite)
4. Permendikbud 3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bagian Keempat: Standar Proses Pembelajaran. (offsite)
5. Permendikbud 81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
6. Permendikbud 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Edisi V. Hak Cipta: © 2024 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Edisi IV. Hak Cipta: ©2020 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dilindungi Undang-Undang. ISBN: 978-602-9290-26-4. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (offsite). Contoh RPS Blended Learning: Metodologi Penelitian ITS.
9. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Buku Panduan, April 2020.
10. 526/E.E3/MI/2014: Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite). Tayangan Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
11. Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti, tayangan tahun 2019:
    1. Peta Jalan Akreditasi/Sertifikasi Program Studi Internasional di PT Indonesia.
    2. Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran (Outcome Based Education - OBE). (offsite)
    3. Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran
12. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III. Hak Cipta: ©2018 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. ISBN: 978-602-70089-3-9. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
13. Petunjuk penyusunan kurikulum perguruan tinggi sesuai KKNI
    1. Buku Pedoman Kurikulum Dikti Ditbelmawa (18 Agustus 2014). (offsite)
    2. Panduan ringkas menyusun kurikulum pendidikan tinggi. (offsite)
    3. Standar pendidikan tinggi ringkas. (offsite)
    4. Kurikulum pendidikan tinggi sesuai KKNI 2014 (tayangan sosialisasi 14 Agustus 2014).
14. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (2008). (offsite)
15. Kepmendiknas 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
16. Kepmendiknas 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
17. 1983: Petunjuk pelaksanaan sistem kredit di Perguruan Tinggi. (offsite)
18. 0211/U/1982: Program pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
19. 0124/U/1979: Jenjang program pendidikan tinggi dan program akta mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Taksonomi Bloom ranah kognitif.
(Taksonomi pembelajaran lengkap, Bloom, Anderson, dan Marzano:
html5, 2 MB pdf, flipbook)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI, Indonesia Qualification Framework)

1. Perpres 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework(IQF) - lengkap dengan lampirannya (offsite)
2. Permendikbud 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya). (offsite)
3. Permendikbud 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi. (offsite)
4. Permendikbud 81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
5. Permendikbud 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini merupakan Juklak Peraturan Presiden no. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (offsite)
   1. Sosialisasi KKNI Tahun 2014:
      1. Buku IQF III B (berbahasa Indonesia)
      2. Bagian 1: Globalisasi Oktober 2014
      3. Bagian 2: Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan Prodi
      4. Bagian 2a: Penyusunan CP Oktober 2014
      5. Bagian 2b: Contoh CP
      6. Bagian 3: Petunjuk Teknis Penyusunan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
      7. Bagian 3a: Panduan RPL untuk Dosen
      8. Bagian 3b: Panduan RPL untuk Pembelajar Sepanjang Hayat
      9. Bagian 4: Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Oktober 2014
      10. Bagian 4a: Contoh SKPI: Polban, ATMI, Binus, Poltek Perkapalan, PENS (pemilik file tidak mengijinkan).
   2. Sosialisasi KKNI Tahun 2013:
      1. Buku IQF III B (berbahasa Indonesia)
      2. Bagian 1: Globalisasi Sept 2013
      3. Bagian 2: RPL Sept 2013 revisi
      4. Bagian 3: Diploma Supplement Sept 2013 revisi
      5. Bagian 4: Nomenklatur Sept 2013
   3. Sosialisasi KKNI Tahun 2011:
      1. Sosialisasi KKNI Nasional (offsite)
      2. Kompetensi dan Learning Outcomes Dikti (offsite)
      3. Penyusunan Learning Outcomes Program Studi (offsite)
   4. Deskriptor (2010):
      1. Contoh generik
      2. Prodi Administrasi Publik
      3. Prodi Akuntansi
      4. Prodi di bidang Politik dan Pemerintahan
      5. Prodi Biologi
      6. Prodi S1-Fisika
      7. Prodi Hukum
      8. Prodi Kesehatan dan Kedokteran
      9. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
      10. Prodi Kimia
      11. Prodi Matematika
      12. Prodi Pertanian - Kedokteran Hewan
      13. Prodi Pertanian - Kehutanan
      14. Prodi Pertanian - Perikanan dan Perairan
      15. Prodi Pertanian - Pertanian
      16. Prodi Pertanian - Peternakan
      17. Prodi Pertanian - Teknologi Pertanian
      18. Prodi Seni
      19. Prodi Teknik
6. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional, termasuk membahas tentang: (1) SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan (2) KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - offsite.
7. Pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah (offsite)

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

1. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. (offsite)
2. Materi Sosialisasi PAK PNS sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional No 1 Tahun 2023.
3. Januari 2016: Panduan Registrasi Dosen. (offsite)
4. Permendikbud 92 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
5. Permendikbud 24 Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (offsite)
6. Permenpanrb 46 Tahun 2013: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya; (offsite).
   1. Draft Pedoman PAK Dosen Revisi 7 Oktober 2014. (offsite)
   2. Materi Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen oleh Tim PAK Pusat Mei 2014. (offsite)
7. BKN: Penelusuran Kepangkatan PNS
8. Portal Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen Ditjen Dikti.
9. Surat Edaran Direktur Diktendik no. 64/E4.3/2012: Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen
10. Surat Edaran Dirjen Dikti no. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
11. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 1037/E4.3/2011: tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen (offsite).
12. Surat Edaran Sekjen Diknas 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan Fungsional (offsite)
13. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005: Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
15. PP 99 Tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
16. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
17. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (offsite)
18. Kepka BKN no 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS (offsite)
19. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV; antara lain Lampiran IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu
20. Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
21. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
22. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III

Pembukaan Program Studi Baru dan Persyaratan Double Degree

1. Tatacara pembukaan prodi baru dari Ditjen Dikti. (offsite)
2. 6761/E2.2/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru. (offsite)
3. 108/DIKTI/Kep/2001: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Lampiran 2. (offsite)
4. Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan program Double Degree

Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing

1. Perpres No. 36 Tahun 2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Membatalkan Perpres No. 77 Tahun 2007. (offsite)
2. Perpres No. 77 Tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Telah dibatalkan oleh Perpres 36 Tahun 2010. (offsite)
3. PP 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
4. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
5. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (offsite)
6. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (offsite)
7. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (offsite)
8. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (offsite)

Gaji dan Tunjangan PNS/ABRI

1. 92/PMK.05/2013: Peraturan Menteri Keuangan Nomor tanggal 25 Juni 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. PP No. 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite).
   Lampiran PP no. 15 Tahun 2012 (offsite).
2. PP No. 16 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (offsite).
   Lampiran PP no. 16 Tahun 2012 (offsite).
3. PP No. 17 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian NRI (offsite).
   Lampiran PP no. 17 Tahun 2012 (offsite).
4. PP No. 18 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (offsite).
5. PP No. 19 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI (offsite).
6. PP No. 20 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian NRI (offsite).
7. PP No. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (offsite)
8. PP No. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (offsite)
9. PP No. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (offsite)
10. PP No. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
11. PP No. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
12. PP No. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (offsite)
13. PP No. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (offsite)
14. PP No. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (offsite)
15. PP No. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (offsite)
16. PP No. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (offsite)
17. Perpres 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009). Petunjuk teknisnya ada dalam Perka BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS. (offsite)

Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN)

1. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban. (offsite)
2. 1293.1/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru (offsite)
3. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012 (nomornya kembar dengan SE yang lain) (offsite)
4. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen.
5. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN (offsite)

Lain-lain

1. 26 September 2017: Bahan paparan Visi Indonesia 2045 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, 26 September 2017.
2. 25 Februari 2015: Materi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemristekdikti Tahun 2015 (offsite).
3. 20 Februari 2013: Survei pendataan oleh Ditjen Dikti Ditbelmawa terhadap inisiasi dan beragam upaya penyelenggaraan program studi dan atau mata kuliah yang berbasis TIK (e-learning) pada perguruan tinggi di Indonesia. Berita selengkapnya: (1) Surat pemetaan, (2) Kuesioner Dikti Pemetaan Prodi MK TIK, (3) Perguruan Tinggi untuk Pemetaan, (4) Email teame-learning
4. Permenkeu No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (offsite)
5. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
6. Arahan Mendikbud pada Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Pusbangtendik, Depok: 27 Februari 2012 (offsite).
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas: Ringkasan Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Indonesia 2010
8. PMK No. 238/PMK.05/2010: Pengelolaan Endowment fund dan dana cadangan pendidikan (offsite). Siaran pers Menteri Keuangan.
9. Peraturan Pemerintah tentang PNS:
   1. 20 Tahun 2023: Aparatur Sipil Negara. Mencabut UU 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. (offsite)
   2. UU 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
   3. UU No. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4.
   4. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
   5. PP 40 Tahun 2010: perubahan atas PP. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS.
   6. PP 63 Tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4.
   7. PP 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
   8. PP 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite)
   9. PP 8 Tahun 2009 (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) tentang perubahan kesebelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2).
   10. PP 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
   11. Lampiran I-VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2009: penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
   12. PP 30 Tahun 1980: Peraturan disiplin PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
   13. PP 7 Tahun 1977: Peraturan gaji PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
   14. Permenkeu 110/PMK.05/2010: Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi PNS (pdf, offsite)
   15. Kumpulan Pedoman untuk Pengelolaan CPNS/PNS
       1. Perka BKN 21 Tahun 2015: Pelaksanaan pengalihan PNS Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kemristekdikti. (offsite)
       2. Perka BKN 19 Tahun 2015: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang PNS secara elektronis. (offsite)
       3. Pedoman Pengadaan PNS
       4. Pedoman Formasi PNS
       5. Pedoman untuk CPNS
       6. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
       7. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
       8. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
       9. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PNS (DIKLAT)
       10. Pedoman tentang Disiplin PNS
       11. Pedoman Penilaian Kinerja PNS
       12. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
       13. Pedoman Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
       14. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
       15. Pedoman Cuti Tahunan: Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, CLTN
       16. Pedoman Pernikahan PNS
       17. Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
   16. Undang-undang Kepegawaian
       1. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, offsite)
       2. PP 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (offsite)
   17. Disiplin PNS
       1. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
       2. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
       3. PP No. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (offsite)
       4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap
          • PP No. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
          • PP No. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
   18. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS - DP3
       1. Perka BKN No. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (membatalkan SE Kepala BKN No. 02/SE/1980). Tanggal mulai pelaksanaan Perka ini: 01 Januari 2014.
       2. PP No. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No. 10 Tahun 1979. (offsite)
       3. PP No. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (offsite)
       4. Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (offsite)
       5. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
   19. Alih Profesi PNS & Mutasi Dosen
       1. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite): pasal 2 ayat 6
       2. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (offsite)
       3. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (offsite)
       4. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (offsite)
       5. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (offsite)
       6. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (offsite)
10. Tentang Tugas Belajar
    1. Kumpulan penjelasan tentang tunjangan belajar bagi dosen/PNS.
    2. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (offsite)
    3. Surat Edaran Menpan No. 4 Tahun 2013: Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS. (offsite)
    4. Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004: Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS.
    5. Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010, 01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI.
    6. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010, 27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (offsite)
    7. Permendiknas 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    8. Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
       1. PP. 3 tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
       2. PP. 99 tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
       3. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat diunduh di sini.
       4. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
       5. Kepmendiknas No. 36/D/O/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, dapat diunduh di sini.
    9. Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
       1. Nomor 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen (offsite).
          Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos dan terima tunjangan.
       2. Nomor 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (offsite).
          Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar.
    10. Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifikasi Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi 1 atau lokasi 2.
    11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk barang bawaan Penumpang dari LN
        1. 188/PMK.04/2010: Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini beserta lampirannya.
        2. 28/PMK.04/2008: Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
11. Ketentuan bebas PPh bagi beasiswadiatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009):
    1. UU PPh No. 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2, sedangkan penjelasan atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2.
    2. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009 (tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di sini.
12. BPP-DN(BPPS -Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana)
    1. SE Direktur Diktendik 296/E4.4/2013: penggabungan 2 skema beasiswa (1) Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dan (2) Beasiswa Unggulan (BU) Dalam Negeri menjadi Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk Dosen, Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan (offsite)
    2. Situs daring (online): (1) Beasiswa Dikti, (2) BPPS, BPP-Dalam Negeri, BPP-Unggulan, (3) BPP-Luar Negeri
    3. Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN)
       1. 2013: Pedoman (offsite).
       2. 71/DIKTI/Kep/2012: Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013.
    4. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28 Feb 2011: Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS (offsite). Pencabutan terhadap persyaratan calon penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat dalam SE 419 ini.
    5. Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti Kemendiknas) No. 481/D4.4/2010:
       1. No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti (1,3MB pdf atau 0,75 MB zip).
       2. No. 1185.1/D4.4/2010, 10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat unduh pula di sini)
13. Tentang Paspor
    1. Surat Edaran tentang penggunaan Paspor Biru ke pertemuan di 4 negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia (situs lain)
    2. Lampiran Peraturan Menlu (baca hal 55) (offsite)
    3. Di surat edaran Diktendik, tidak ada dicantumkan larangan pergunakan paspor dinas ke Taiwan (offsite)
14. Ijazah Hilang
    1. Permendiknas 59 tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (offsite)
    2. Persyaratannya dan format surat keterangan pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah. Di bawah ini ada contoh UNDIP (html) dan UNS (pdf).
15. Peraturan tentang Standar Biaya
    1. UU 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
    2. UU 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (offsite)
    3. PP 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (offsite)
    4. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
    5. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan barang/jasa pemerintah
    6. Keppres 61 Tahun 2004: Perubahan terhadap Keppres 80 Tahun 2003
    7. Keppres 80 Tahun 2003 (Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II): Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
       Bahan Pelatihan Keppres 80 Tahun 2003 oleh Bappenas: Materi 1, Materi 2, dan Standar Dokumen Pengadaan.
    8. Standar Biaya Masukan (SBM) (dh. Standar Biaya Umum, SBU):
       1. S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
       2. 55/PMK.05/2014: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011. (offsite)
       3. 53/PMK.02/2014: Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. (offsite, lampiran)
       4. 52/PMK.02/2014: Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. (offsite)
       5. 51/PMK.02/2014: Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (offsite)
       6. 99/PMK.02/2013: Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 lengkap dengan lampirannya. (html, offsite: lengkap, html)
       7. 91/PMK.02/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan no. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. (offsite)
       8. 72/PMK.02/2013: Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, dan lampiran (offsite: lampiran)
       9. 71/PMK.02/2013: Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya (offsite: lampiran)
       10. 31/PMK.02/2013: Perubahan pertama Permenkeu No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
       11. 37/PMK.02/2012: Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Lampiran)
       12. 84/PMK.02/2011: Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (Lampiran)
       13. 100/PMK.02/2010: Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
       14. 01/PM.2/2009: Standar Biaya Tahun Anggaran 2010
       15. 64/PMK.02/2008: Standar Biaya Tahun Anggaran 2009
       16. 81/PMK.02/2007: Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
    9. Standar Biaya Keluaran (SBK) (dh. Standar Biaya Khusus, SBK):
       1. Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2012 (offsite)
       2. Peraturan Menteri Keuangan No 164/PMK.05/2011: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (offsite)
       3. Peraturan Menteri Keuangan No 120/PMK.02/2011 (offsite)
       4. Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.02/2010: Perubahan atas PMK No 123/PMK.02/2010 SBK TA 2011 (offsite)
       5. Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02/2010: Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 (offsite)
       6. Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.02/2008: Penyusunan Standar Biaya Khusus (offsite)
       7. Peraturan Dirjen Anggaran No PER-02/AG/2010: Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2011 (offsite)
       8. Peraturan Dirjen Anggaran No PER-01/AG/2009: Petunjuk teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2010 (offsite)
16. Peraturan tentang Perpajakan dan Bebas Pajak Impor
    1. UU No. 36 tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (offsite); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 (docx)
    2. PP 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (offsite).
    3. UU No. 8 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
    4. UU No. 7 tahun 1983: Pajak Penghasilan. (format docx)
    5. UU No. 6 Tahun 1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
    6. PP 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (offsite).
    7. PP 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (offsite).Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    8. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (offsite)
    9. Permenkeu No. 16/PMK.03/2010: Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (offsite)
    10. PP No. 68 tahun 2009: Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (offsite: 01 02)
    11. PP 45 Tahun 1994: pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.
    12. Peraturan Menteri Keuangan No 244 /PMK.031/2008: pajak penghasilan.
    13. PP No. 36 Tahun 1983: Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.
    14. PP No. 35 Tahun 1983: Pendaftaran, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan.
    15. Direktorat Jendral Pajak: Perlakuan Perpajakan untuk Dosen/Pengajar Perguruan Tinggi.
    16. Tata cara pensiun PNS - Dosen
        1. BKN: Penelusuran SK Pensiun PNS
        2. BKN: Penelusuran Status Usulan Kenaikan Pangkat atau Pensiun PNS (Gol IVc ke atas)
        3. BKN: Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
        4. UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (offsite) - Pasal 67 ayat 4 dan 5.
        5. UU Nomor 11 tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (offsite)
        6. PP Nomor 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
        7. PP Nomor 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (offsite) - Perubahan 2.
        8. PP Nomor 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (offsite) - Perubahan 1.
        9. PP Nomor 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (offsite)
        10. PP Nomor 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (offsite)
        11. KEP/23.2/M.PAN/2/2004: Penataan Pegawai Negeri Sipil (antara lain: pensiun dini) - offsite
        12. Kepmenkeu No. 478 Tahun 2002: Persyaratan dan besarnya manfaat tabungan hari tua bagi PNS (offsite)
        13. Penjelasan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/1743/M.PAN-RB/5/2013 ; tentang pensiun dini (offsite)
        14. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02/SE/1987 tentang batas usia pensiun PNS (offsite). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan batas usia pensiun dapat dilihat di situs BAKN.
        15. Peraturan Pensiun Guru Besar/Profesor
            1. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
            2. Surat Edaran Dirjen Dikti 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (offsite)
            3. Surat Edaran Dirjen Dikti 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (offsite)
            4. Surat Edaran Dirjen Dikti 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
        16. Catatan: (1) Seorang PNS non dosen (yang tidak memiliki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya) menurut aturan akan pensiun pada usia 56 tahun. (2) Bila alih tugas menjadi PNS dosen, usia pensiun menjadi menjadi 65 tahun. (3) Bila diangkat jadi Guru Besar usia pensiunsampai 70 tahun. (4) Jika diperpanjang lagi sebagai Guru Besar Emeritus bisa sampai 75 tahun.
        17. Pembebasan Pajak Impor
            1. Kepmenkeu 143/KMK.05/1997: Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
17. Perkawinan PNS
    1. UU 1 Tahun 1974: Perkawinan (offsite)
    2. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
       Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
    3. PP 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
    4. PP 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
    5. PP 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (offsite)
    6. SE Kepala BKN no. 48 Tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
    7. SE Kepala BKN no. 08 Tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
18. Pemutakhiran Data PNS Kemdikbud
    1. Tahun 2013: MS Workbook pemutakhiran data PNS di lingkungan Kemdikbud.Workbookini telah dimodifikasi untuk kepentingan pribadi agar lebih mudah mengisikan datanya. Silakan unduh format: MS Excel, pdf, rar gabungan.
19. Produk hukum yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
20. Produk hukum yang berkaitan dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
    1. Keputusan Presiden
       1. 37 Tahun 2012: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 (offsite)
       2. 72 Tahun 2004: Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002, Lampiran tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (offsite, lampiran)
    2. Keputusan Menteri
       1. 293/KMK.01/2012: Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (offsite)
       2. 229/KMK.02/2012: Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya (offsite)
    3. Peraturan Menteri
       1. 171/PMK.02/2013: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (lampiran, offsite).
       2. 166/PMK.02/2013: Perubahan Kedua atas Permenkeu no. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. Perubahan pertama Permenkeu no. 117/PMK.02/2013 (offsite).
       3. 163/PMK.05/2013: Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (offsite).
       4. 156/PMK.02/2013: Perubahan Kedua Atas Permenkeu no. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dicabut oleh Permenkeu no. 171/PMK.02/2013 dan dinyatakan tidak berlaku terhitung 01 Januari 2014) (lampiran, offsite).
       5. 117/PMK.02/2013: Perubahan Pertama atas Permenkeu no. 32/PMK.02/2013 (offsite).
       6. 32/PMK.02/2013: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 (offsite)
       7. 29/PMK.02/2013: Perubahan Atas Permenkeu No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran beserta lampirannya (offsite)
       8. 160/PMK.02/2012: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanggal 19 Oktober 2012, beserta lampirannya (offsite).
          Sosialisasi Penyelesaian DIPA 2013: materi (offsite)
       9. 190/PMK.05/2012: Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta lampirannya (offsite)
       10. 49/PMK.02/2012: Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012 (pasal 44 Pengesahan Revisi DIPA), beserta lampirannya (offsite: 01 02)
    4. Keputusan Direktur Jendral
       1. KEP-224/PB/2012: Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures tentang Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan DIPA Awal Tahun Anggaran 2013 (offsite)
    5. Peraturan Direktur Jendral
       1. PER-22/PB/2013: Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap (tayangan penjelasan: pptx pdf). (offsite)
       2. PER-13/PB/2013: Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional (offsite)
       3. PER-12/PB/2013: Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013 (Berisi Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran pada DIPA) (offsite)
       4. PER-1/PB/2013: Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja (offsite)
       5. PER-55/PB/2012: Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (offsite)
       6. PER-1/AG/2012: Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012 (offsite)
       7. PER-49/PB/2012: Tata Cara Penyampaian Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja, serta Pengujian Kebenaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (offsite)
       8. PER-47/PB/2012: Perubahan Atas PerDirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 (offsite)
       9. PER-15/PB/2012: Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 (offsite)
       10. PER-41/PB/2011: Tata cara penerbitan SPM dan SP2D (offsite)
       11. PER-20/PB/2011: Tata Cara Pelaksanaan Pengunaan Anggaran melalui Pemberian Kuasa Antar-Kuasa Pengguna Anggaran (offsite)
       12. PER-19/PB/2011: Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening Khusus (offsite)
       13. PER-11/PB/2011: Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau di sini (offsite)
       14. PER-65/PB/2007: koreksi pembukuan penerimaan dan Lampiran (offsite)
       15. PER-66/PB/2005: Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (offsite)
    6. Surat Edaran
       1. S-114/PB/2013: Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus (offsite)
21. Reformasi Birokrasi
    1. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
    2. Permenpan No 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
    3. Permen PAN dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
22. Hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdiknas
    1. Tayangan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
    2. Ringkasan Kegiatan RBI Tahun 2010
    3. Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS)
    4. Laporan Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk e-Layanan
    5. Laporan Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk e-Layanan
    6. Laporan Kajian Manajemen Pengamanan e-Layanan
    7. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen MPDM
    8. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PMPTK
    9. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PNFI
    10. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Setjen
    11. Buku Saku Budaya Kerja Kemdiknas
    12. Buku Saku Manajemen Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas
    13. Buku Saku Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja
    14. Buku Saku Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
    15. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu Kemdiknas
    16. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi Kemdiknas
    17. Kajian Model Konseptual Sistem e-Pembelajaran
    18. Kajian Model Konseptual Materi e-Pembelajaran
    19. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi
    20. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah
    21. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Guru
    22. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Dosen
    23. Kajian Analisis Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah
    24. Kajian Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah
23. Materi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK (Tayangan MS PowerPoint: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17)
24. Pengadaan Barang dan Jasa
    1. UU 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
    2. UU 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (offsite)
    3. UU 18 Tahun 1999: Jasa Konstruksi (offsite)
    4. PP 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (offsite)
    5. PP 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
    6. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
    7. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa - lengkap dengan lampirannya (offsite)
    8. PP 95 Tahun 2007: Perubahan ke 7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) - offsite
    9. Keppres 61 Tahun 2004: Perubahan ke 1 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011)
    10. Keppres 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (offsite)
        Bahan Pelatihan Keppres 80 Tahun 2003 oleh Bappenas: Materi 1, Materi 2, dan Standar Dokumen Pengadaan.
    11. PP 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
    12. SE LKPP 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19. (offsite)
25. Peraturan tentang Penerbitan Berkala ilmiah
    1. Permendiknas 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah. (versi scan, offsite)
    2. SE Dirjen Dikti 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (offsite: Surat Edaran Dirjen, Panduan -37,5MB)
    3. SE Dirjen Dikti 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik. (offsite) Peraturan Dirjen Dikti 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. (versi scan, offsite)
    4. Surat Edaran Direktur Litabmas no. 271/E5.4/HP/2013: Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013. (offsite)
    5. SE. Dir. DP2M 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. (offsite)
26. Keterbukaan Informasi Publik
    1. Undang-undang No. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik (offsite)
    2. Peraturan Permerintah No. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (offsite)
    3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010: Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
    4. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2011: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik. (offsite)
    5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010: Standar Layanan Informasi Publik. (offsite)
27. Sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia menuju BHP dan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.
28. Keterangan saksi ahli Prof. Dr. Sofian Effendi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi No.103/PUU/-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD NRI 1945 (format ppt, word dan pdf)
29. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran (offsite)
    1. Permenkes No.028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Situs 1, Situs 2)
    2. Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    3. UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (Situs 1, Situs 2)
    4. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    5. UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Situs 1, Situs 2)
    6. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Situs 1, Situs 2)
    7. UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia (Situs 1, Situs 2)
    8. UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Situs 1, Situs 2)
    9. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Situs 1, Situs 2)
    10. UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Situs 1, Situs 2)
    11. UU no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika (Situs 1, Situs 2)
    12. UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    13. UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras (Situs 1, Situs 2)
    14. UU  no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Situs 1, Situs 2)
    15. Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik (Situs 1, Situs 2)
    16. Kode Etik Kedokteran (Situs 1, Situs 2)
30. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk PTN
    1. Surat Edaran Dirjen Dikti 97/E/KU/2013: Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
    2. Surat Edaran Dirjen Dikti 305/E/T/2012: Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak menaikkan SPP pada tahun akademik 2012-2013.
31. Program Magang Dikti
    1. 2014: Pemberitahuan jadwal pembekalan Dosen Magang Dikti dan kontrak.
       1. Pemberitahuan Hasil Seleksi Final, Pemberitahuan Hasil Seleksi Lengkap, Pedoman Magang (offsite)
       2. Jadwal monev terhadap Program Magang Dikti di PT Pembina.
    2. 2013: Pemberitahuan jadwal pembekalan Dosen Magang Dikti dan kontrak.
       1. Pemberitahuan Hasil Seleksi Final, Pemberitahuan Hasil Seleksi Lengkap, Panduan Gelombang 1 dan Gelombang 2 (offsite: G1 dan G2)
       2. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 831/E4.3/2013: Penetapan dosen magang dan PT Pembina TA 2013 (offsite: Surat dan Lampiran)
       3. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 642/E4.3/2013: Tawaran Dosen Magang Gelombang Kedua (offsite)
       4. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 91/E4.3/2013: Tawaran Dosen Magang (offsite)
       5. Situs Magang Dikti: Gelombang 1, Gelombang 2, dan Hasil Seleksi.
       6. Dokumentasi Magang di UGM: Hymne Dosen Magang ciptaan Peserta Program Magang Dikti di UGM tahun 2013 (2,85MB, 128kbps mp3). Video saat penutupan di Hotel Patra Jasa Semarang (33MB 335kbps mp4)
    3. 2012: Surat edaran dan Panduan (offsite)
       1. Surat Keputusan Direktur Diktendik No. 655/E4.3/2012: Penetapan dosen magang dan PT Pembina TA 2012.
       2. Surat edaran dan jadwal penyerahan peserta Program Magang Dikti Tahun 2012 kepada PT Pembina (Surat 1 dan Surat 2)
       3. Berkas Lengkap: (a) Pengumuman Universitas Pembina dan Peserta Magang Dikti (docx, pdf), (b) Lampiran, (c) Panduan. (offsite). Berkas yang sudah digabung menjadi satu rar file yang berisi: (a) Panduan Magang, dan (b) Berkas Pengumuman Magang.Catatan: Peserta magang cukup unduh berkas rar file (1,85 MB) yang sudah lengkap ini.
       4. Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Magang (offsite)
       5. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
       6. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
    4. 2011: Surat Edaran dan Panduan
       1. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
       2. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
32. Kualifikasi minimum pejabat
    1. Untuk jabatan kepala daerah kita berpedoman pada:
       1. UU no. 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah, membatalkan UU 12 Tahun 2008, UU 32 Tahun 2004, dan UU 08 Tahun 2005, dan diubah oleh Perppu no. 2 tahun 2014. (offsite)
       2. UU no. 22 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diubah oleh Perppu no. 1 Tahun 2014. (offsite)
          Persyaratan minimum kepala daerah terdapat di UU no. 22 Tahun 2014 pasal 13 butir 1 (c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
       3. UU no. 17 Tahun 2014: MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (offsite)
       4. UU no. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
          Naskah Akademik RUU -nya. (offsite)
          K.26-30/V.7-3/99: Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014. (offsite)
       5. UU no. 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, offsite), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
       6. PP no. 37 Tahun 2009: Dosen (seandainya sebelumnya berprofesi sebagai dosen PNS harus mengikuti ketentuan Pasal 18).
    2. Untuk jabatan struktural seperti misalnya dirjen, kepala unit, dlsb., pada kementerian lain di luar Kemendikbud tidak ada persyaratan gelar yang diatur oleh produk hukum. Hal ini menjadi kewenangan pejabat yang mengangkatnya, rujukan kita pada:
       1. PP no 63 Tahun 2009: Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
       2. PP no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. (offsite)
       3. PP no. 37 Tahun 2009: Dosen (seandainya sebelumnya berprofesi sebagai dosen PNS harus mengikuti ketentuan Pasal 18).
       4. 122303/A.A1/KP/2014: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
       5. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara. (offsite)
33. Cuti dan Libur Bersama Secara Nasional
    1. Tahun 2021: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, perubahan kedua atas SKB Bersama Nomor 4 Tahun 2020. (offsite)
    2. Tahun 2020: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, perubahan atas SKB Bersama Nomor 1 Tahun 2019. (offsite)
       Tahun 2020: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. (offsite)
    3. Tahun 2019: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. (offsite)
    4. Tahun 2018, revisinya.
    5. Libur Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia): Keppres Nomor 3 Tahun 2017. (offsite)
    6. Tahun 2017
    7. Tahun 2014 (offsite). Kepres 3 Tahun 2014: Penetapan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional. (offsite)
    8. Tahun 2012 (offsite)

---

Kompensasi Keterlambatan Penerbangan

• Permenhub 89 Tahun 2015: Penanganan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia. (offsite)

To: DiktiGroup@yahoogroups.com
From: fitrith@hotmail.com
Date: Tue, 14 Jul 2009 14: 47: 57 +0000
Subject: [DG] Re: Minta Informasi 

back to: home | topic index